TERASJABAR.ID – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.
Hal ini disampaikan Menaker dalam pertemuan Kemnaker dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta.
Menaker menjelaskan Sakernas telah berjalan puluhan tahun dan memiliki potensi data yang sangat besar, namun pemanfaatannya selama ini baru sekitar 5–10 persen.
Padahal, data tersebut menyimpan banyak informasi strategis yang dapat memperkuat perumusan kebijakan ketenagakerjaan.
“Sakernas sudah berjalan puluhan tahun, tetapi pemanfaatannya masih minim. Ada banyak informasi ketenagakerjaan yang dapat kita gunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih akurat,” ujar Yassierli, dikutip laman Kemnaker.
Ia menyebut bahwa Kemnaker mengelola 42 Balai Latihan Kerja (BLK) pusat dan bekerja sama dengan lebih dari 200 BLK daerah. Program pelatihan vokasi menyerap 60–65 persen anggaran tahunan, namun efektivitasnya belum terukur secara komprehensif.
“Anggaran pelatihan cukup besar, tetapi kita belum mengetahui dampaknya secara pasti. Berapa persen peserta yang terserap kerja setelah pelatihan? Data ini yang kita butuhkan,” jelasnya.
Menaker juga mengusulkan penambahan variabel Sakernas yang mencakup informasi pelatihan, dampak sertifikasi BNSP, serta profil pencari kerja secara lebih detail.
