Pemerintah berharap hingga akhir Februari, Perum Bulog dapat semakin menggenjot penyaluran beras SPHP ke masyarakat, terutama menjelang dimulainya HBKN Ramadan pada pertengahan Februari.
Dalam warkat Bapanas, Perum Bulog diminta untuk memaksimalkan penjualan tonase melalui berbagai kanal yang telah ditetapkan.
Penyaluran beras SPHP dapat dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan pemerintah daerah dan BUMN, koperasi pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kota, serta swalayan atau ritel modern.
Di sisi lain, program SPHP beras tahun 2026 telah memperoleh persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan pada akhir Januari 2026.
Namun demikian, masih diperlukan proses administrasi pemindahan ABT ke dalam anggaran Bapanas, sehingga pelaksanaan SPHP beras tahun 2026 diperkirakan baru dapat dimulai pada Maret mendatang.
Adapun nilai ABT SPHP beras 2026 yang telah disetujui sebesar Rp 4,97 triliun, yang ekuivalen dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras SPHP kepada masyarakat.
Dengan dukungan tersebut, Bapanas bersama Perum Bulog diharapkan dapat menjaga kontinuitas pelaksanaan program SPHP beras tanpa jeda.
Bulog
Senada, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen Bulog dalam mengoptimalkan penugasan SPHP beras yang diemban guna menjaga kesinambungan pasokan di pasar.
