TERASJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menggelar rapat koordinasi khusus lintas sektoral di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (9/6/2026).
Rapat tersebut membahas tiga permasalahan utama yang dihadapi masyarakat yakni penanganan banjir, pengelolaan sampah dan antisipasi kekeringan menjelang musim kemarau.
Rapat tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintah, mulai dari jajaran Pemkab Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satgas Sungai Citarum, para camat, organisasi masyarakat, hingga unsur pentahelix yang selama ini terlibat dalam upaya penanganan lingkungan di Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung Dadang supriatna mengatakan, penanganan persoalan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial sehingga membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh pihak.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, kita bisa mencari solusi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Bupati usai rakor.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas langkah dan strategi percepatan penanganan banjir yang selama ini terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung seperti di Dayeuhkolot, Tegalluar, dan daerah lainnya.
Menurut Bupati yang akrab disapa KDS itu, BBWS berencana melakukan normalisasi sungai, khususnya di kawasan muara dan titik-titik yang menjadi penyebab genangan. Program tersebut akan disinergikan dengan kegiatan Satgas Sungai Citarum dan tim pentahelix yang telah terbentuk di tingkat kecamatan.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Bandung juga berencana mengusulkan pengadaan tiga unit ekskavator melalui perubahan anggaran tahun 2026 ini. Alat berat tersebut nantinya digunakan untuk pengerukan sedimentasi serta pemeliharaan sungai secara berkelanjutan.
“Kita ingin ada sistem pemeliharaan yang berkesinambungan sehingga sungai tetap terjaga dan risiko banjir dapat diminimalkan,” ungkap KDS.
Selain itu, Pemkab Bandung juga menyiapkan rencana pembangunan danau retensi di beberapa lokasi strategis diantaranya di kawasan Tegalluar dan wilayah Sukamanah.
Keberadaan danau retensi tersebut diharapkan mampu menampung limpasan air saat musim hujan sekaligus mengurangi risiko banjir di kawasan hilir.
Selain banjir, persoalan sampah juga menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi tersebut. Menurut KDS, Kabupaten Bandung saat ini memiliki 174 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), namun belum seluruhnya beroperasi secara optimal.
Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap fasilitas yang belum aktif, termasuk mendorong penguatan sarana dan dukungan operasional.
“Sambil menunggu pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional, Pemkab Bandung juga akan mengaktifkan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bank sampah di tingkat desa,” tuturnya.
Menurut KDS, langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah dari sumbernya sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Ia juga mengaku telah menginstruksikan para kepala desa untuk memperkuat pengelolaan sampah sejak tingkat RT dan RW.
Selain banjir dan sampah, Pemkab Bandung juga mulai mempersiapkan langkah menghadapi potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang.
Bupati KDS mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PDAM dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), guna menyiapkan cadangan air bersih bagi masyarakat.
Pemerintah daerah akan menempatkan tangki air dan tandon di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih.
“Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, sejak sekarang kita harus mempersiapkan lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak kekeringan,” katanya.
Di sektor pertanian, Pemkab Bandung juga tengah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan daerah irigasi. Dari total 546 titik daerah irigasi yang diusulkan, pemerintah pusat telah menyetujui anggaran sebesar Rp334 miliar pada tahun ini, sementara sisanya direncanakan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga produktivitas pertanian di Kabupaten Bandung.
ASN Wajib Membawa Tumbler
Sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah plastik, Dadang juga akan menerbitkan instruksi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai Pemkab Bandung dan kepala desa agar membawa tumbler atau botol minum isi ulang saat bekerja.
Pemkab Bandung bersama PDAM juga akan menyiapkan fasilitas penyediaan air minum siap konsumsi atau water station di sejumlah lokasi pelayanan publik.
“Kita ingin mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Pengurangan sampah harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja pemerintah,” ujarnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih dapat berjalan lebih terintegrasi serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(**)
