TERASJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Laska Hotel Subang, Kamis (2/4/26).
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Wakil Bupati Indramayu Syaefudin, dan Wakil Bupati Subang didampingi oleh jajaran pemerintah daerah dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang, unsur Forkopimda, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Rakor tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan SPPG sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah, khususnya Kabupaten Indramayu dan Subang.
Rakor dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha. Dadang menekankan program MBG merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh pihak.
Dadang mengungkapkan, masih terdapat satuan tugas percepatan yang belum memahami tugas dan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, melalui forum ini dilakukan penjelasan secara rinci terkait peran, program, serta strategi pelaksanaan yang harus dijalankan di daerah.
“Program ini untuk rakyat, sehingga perlu dukungan penuh dan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar dapat dipahami dan berjalan optimal,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut juga dipaparkan berbagai materi strategis, mulai dari regulasi Perpres No. 115/2025, strategi pelaksanaan MBG, standar teknis dan higienitas SPPG, hingga mekanisme penyiapan dan penyaluran makanan bergizi. Selain itu, turut dibahas evaluasi terhadap SPPG yang belum memenuhi standar, termasuk yang disuspensi di Kabupaten Indramayu dan Subang.
Sejalan degan itu, Syaefudin menegaskan pemenuhan gizi masyarakat merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Wabup menyebut SPPG memiliki peran strategis dalam memastikan kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup, seimbang, dan berkelanjutan.
”Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, sistem pelaporan yang akurat, serta penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Indramayu, berkomitmen mengoptimalkan SPPG melalui pengawasan ketat dan kolaborasi pusat-daerah, serta peningkatan kualitas layanan agar makanan yang disalurkan layak, bergizi, dan higienis. Syaefudin juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pengawas, disertai tindak lanjut cepat terhadap temuan di lapangan.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut serta kebanggaan Kabupaten Subang menjadi tuan rumah.
Agus menegaskan, pemenuhan gizi merupakan isu strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas.
Menurutnya, keberadaan SPPG di Kabupaten Subang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa SPPG di lapangan yang belum memenuhi kriteria, sehingga diperlukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah harus terlibat sejak awal dalam proses pembentukan dan pengelolaan SPPG, tidak hanya bertindak ketika muncul permasalahan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan solusi yang implementatif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPPG di daerah dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan sejahtera.
Sumber: (Diskominfo Indramayu)
