TERASJABAR.ID – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan koperasi dan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tampak dalam pertemuan silaturahmi dan koordinasi program antara Bupati Bandung, Dadang Supriatna beserta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ina Dewi Kania beserta jajaran dengan Perwakilan Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang digelar di Kantor Kemenkop RI, Kamis (29/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Dadang menekankan pentingnya arah kebijakan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang difokuskan pada sektor-sektor strategis, khususnya pengembangan usaha ayam petelur di Kabupaten Bandung.
Ia menyampaikan bahwa kebutuhan telur di Kabupaten Bandung diproyeksikan meningkat signifikan seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini membutuhkan pasokan protein hewani dalam jumlah besar dan berkelanjutan, sehingga penguatan sektor peternakan menjadi sangat krusial.
“Oleh karena itu, pembiayaan LPDB diarahkan untuk mendukung pengembangan peternakan ayam petelur sebagai komoditas prioritas, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, bupati yang akrab disapa Kang DS ini menjelaskan bahwa pengembangan ayam petelur tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat yang tergabung dalam koperasi. Skema ini sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi desa berbasis produksi pangan strategis.
Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga telur di masa mendatang. Dengan meningkatnya kapasitas produksi lokal, Kabupaten Bandung diharapkan mampu mengendalikan pasokan sehingga risiko inflasi akibat lonjakan harga telur dapat ditekan sejak dini.
Melalui sinergi antara KDKMP, LPDB, dan program MBG, Pemerintah Kabupaten Bandung optimistis koperasi desa dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
