TERASJABAR.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong pemerintah agar kembali melanjutkan program pembangunan rumah susun bagi pesantren yang pernah dijalankan Kementerian PUPR pada periode sebelumnya.
Menurutnya, program tersebut sangat penting bagi penguatan lembaga pendidikan keagamaan, namun belum terlihat dalam rencana anggaran RAPBN 2026.
“Di tahun 2026 ini saya tidak menemukan adanya alokasi anggaran untuk pembangunan rusun pesantren. Karena itu kami mengusulkan agar rusun bagi lembaga pendidikan keagamaan kembali dimasukkan,” ujar Sudjatmiko, seperti ditulis Parlementaria pada Minggu, 7 September 2025.
Program rusun santri sebelumnya tercatat cukup masif.
BACA JUGA: Fit and Proper Test Hakim Agung Digelar 9 September, DPR Undang Masukan Publik
Pada 2021, Kementerian PUPR telah menyelesaikan sekitar 35 unit rumah susun pesantren di 30 provinsi.
Setiap bangunan menelan anggaran miliaran rupiah serta dilengkapi fasilitas dasar seperti meubelair, listrik, dan sanitasi yang layak.
Di Kalimantan Barat misalnya, sebuah rusun santri berbentuk satu tower dua lantai dengan tipe barak Rembunai, terdiri atas 21 unit dan berkapasitas hingga 84 santri.
Fasilitas yang tersedia meliputi ranjang bertingkat, meja belajar, lemari, kamar mandi, serta akses air bersih.
Contoh lain adalah rusun santri di Pondok Pesantren Al Mukminun, Kalimantan Utara, yang juga mampu menampung 84 orang dan dilengkapi perabot standar.
Gedung tersebut sudah resmi diserahterimakan dan digunakan oleh santri.
Selain membahas rusun pesantren, Sudjatmiko juga menyoroti pentingnya penguatan transportasi publik.
Ia meminta Kementerian Perhubungan lebih aktif mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum, mengingat manfaatnya besar terhadap efisiensi energi, penghematan BBM, serta perbaikan lingkungan.
“Bagaimana caranya sarana-prasarana transportasi publik ini ditingkatkan supaya masyarakat mau beralih ke angkutan umum. Efeknya bisa dirasakan oleh semua pihak, mulai dari penghematan hingga lingkungan yang lebih baik,” tegasnya.-***
