Roy menegaskan, harus jadi catatan penting, adanya pertemuan tgl 30 Juli 2025 dan Tgl 17 September 2025 antara beberapa kadin daerah Perwakilan Pengurus Kadin Indonesia yang pada intinya Pelaksanaan Muprov harus berdasarkan AD/ART salah satunya tekait kepesertaan sebagaimana dituangkan dalam risalah yang ditandatangani.
Kadin Indonesia adalah lembaga yang memiliki tradisi kuat dalam menjunjung marwah organisasi dan tertib aturan. “Kami meyakini, mereka tidak akan menodai integritas kelembagaan dengan menetapkan dan mengesahkan produk yang tidak sesuai mekanisme apalagi memaksakan yang jelas jelas tidak berdasar atau inkonstitusional,” ujar Roy dengan nada tegas.
Roy juga menyoroti fakta bahwa kehadiran sejumlah pihak di Musprov Bogor tidak dapat dijadikan pembenaran atas keabsahan forum tersebut. “Kehadiran seseorang, bahkan sekalipun pejabat publik seperti Gubernur Jawa Barat Bapak Dedi Mulyadi tidak serta merta memberikan validasi pada forum yang menabrak aturan main. Dalam Organisasi yang diuji bukan siapa yang hadir, tapi siapa yang berwenang dan apakah mekanismenya sesuai aturan main” tandasnya.
Lebih lanjut, Roy menilai kegiatan Muprov Bogor justru telah menempatkan Kadin Jawa Barat dalam pusaran konflik kepentingan politik yang berpotensi mencederai independensi dunia usaha. “Kadin adalah mitra strategis pemerintah, bukan alat politik atau kendaraan kepentingan jangka pendek. Kadin Indonesia pasti memahami bahwa membiarkan kekacauan prosedural ini berarti merusak kredibilitas lembaga di mata publik dan dunia usaha,” jelasnya.
Muprov Bandung menurut Roy telah dijalankan dengan penuh keterbukaan, transparansi, dan sesuai tahapan aturan main organisasi. Mulai dari Caretaker yang sah, pembentukan panitia, verifikasi peserta, hingga proses pemilihan yang menetapkan H. Nizar Sungkar, S.H. sebagai Ketua Umum Terpilih Kadin Jawa Barat. “Semua dokumen, risalah, dan notulensi sudah diserahkan secara resmi., katanya dengan yakin.
Roy menegaskan, Seluruh Kuasa hukum yang bergabung dalam Tim Pembela Musprov Bandung akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan sesuai aturan yang ada, termasuk langkah – langkah hukum kami persiapkan semaksimal mungkin bersama tim yang ditunjuk secara resmi oleh Pak Nizar Sungkar selaku Ketua Umum terpilih Kadin Jawa Barat,” ucapnya***
