Hal ini dalam upaya mewujudkan desa digital, sekaligus mendukung penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kerjasama ditandai penandatanganan perjanjian antara kedua belah pihak di Aula Diskominfo Kuningan, Selasa 5 Agustus 2025.

Fokus utama dari kerjasama ini adalah penguatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pengelolaan sistem informasi dan keamanan digital desa.

Dalam sambutannya, Ucu Suryana Kepala Dinas Kominfo Kuningan, mengapresiasi Fisip UGJ atas kerjasamanya. Ia menilai kolaborasi ini akan memberi dampak positif, khususnya dalam mendorong pemanfaatan teknologi secara tepat di tingkat desa.

”Diharapkan, desa-desa di Kuningan bisa lebih maju secara digital dan taat regulasi, khususnya dalam penggunaan domain resmi desa.id,” ujar Ucu.

Ucu menjelaskan, berdasarkan update data hingga saat ini, masih terdapat 71 desa di Kuningan yang websitenya tidak aktif atau belum sesuai ketentuan.

Sebagai langkah awal, Diskominfo akan menjadikan Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, sebagai role model. Desa ini telah banyak meraih penghargaan nasional seperti Anugerah TIK Kominfo, Paralegal Justice Award Kemenkumham, hingga Desa Cerdas Kemendes.

“Kertayasa adalah contoh nyata bahwa desa bisa menjadi pelopor transformasi digital. Kami ingin desa-desa lain juga bisa menyusul,” imbuh Ucu.

Demikian ditegaskan Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Ucu Suryana saat dikonfirmasi ihwal peretasan akun pribadi Bupati Kuningan.

Ia menjelaskan bahwa dalam fungsi pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Diskominfo Kuningan bertanggung jawab terhadap sistem resmi milik pemda, seperti domain kuningankab.go.id dan seluruh subdomain yang dikelola secara kelembagaan.

Tanggung jawab ini mencakup pengamanan sistem aplikasi, website layanan publik, hingga data yang tersimpan di server pemerintah.

“Namun, penting kami sampaikan kepada publik bahwa Diskominfo tidak mengelola maupun mengawasi akun komunikasi pribadi milik individu, termasuk akun WhatsApp, e-mail pribadi, maupun media sosial para pejabat dan ASN,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurut dia, jika terjadi insiden peretasan pada akun pribadi, hal tersebut tidak berkaitan dengan kebocoran atau kompromi sistem informasi pemerintah daerah.

“Kami memahami bahwa tantangan digital terus berkembang. Karena itu, kami mengimbau seluruh pejabat, ASN, dan masyarakat luas untuk lebih waspada dalam menjaga keamanan digital pribadi,” ujarnya.