Terkait soal itu, analis politik, pertahanan dan intelijen sekaligus dosen Universitas Nasional, Selamat Ginting, memberikan pandangannya.

Menurut Ginting, pencopotan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dan kondisi keamanan terkini, khususnya setelah peristiwa “Agustus Kelabu”.

Meski Istana menegaskan kerusuhan bukan alasan langsung pergantian, langkah Presiden Prabowo dinilai sebagai bagian dari penataan kabinet.

Bahkan disebut sebagai sinyal adanya reshuffle jilid kedua dan ketiga.

Rekam Jejak Budi Gunawan

Sebelum menjadi Menko Polhukam, Budi Gunawan menjabat Kepala BIN selama delapan tahun, –masa jabatan terlama di era reformasi.

Ginting menilai, selama periode itu BIN justru semakin terlibat dalam politik praktis demi kepentingan kekuasaan.

“Kenapa aparatur intelijen kita menjadi tumpul? Karena selama 8 tahun dipimpin oleh Budi Gunawan atau di dalam pemerintahan Jokowi, BIN banyak diseret-seret ke politik praktis untuk tujuan-tujuan kekuasaan” kata Slamet dalam Podcast Forum Keadilan yang dipandu Indra J Piliang, –tayang 9 September 2025.

Akibatnya, fungsi intelijen negara melemah, termasuk dalam mendeteksi dini kerusuhan.

Slamet juga menyoroti latar belakang Budi Gunawan sebagai polisi lalu lintas, yang dinilai kurang cocok dengan karakter intelijen.

Gaya kepemimpinannya disebut terlalu terbuka, bahkan citra BIN di bawahnya dianggap lebih mirip lembaga terbuka ketimbang intelijen rahasia.

Faktor Politik

Kedekatan Budi Gunawan dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri disebut sebagai alasan kuat penempatannya di posisi strategis. Namun hal ini justru membuat posisinya rentan di pemerintahan Prabowo, yang lebih menekankan loyalitas tunggal dan linearitas komando.

Prabowo sejak awal diyakini tidak sepenuhnya nyaman dengan figur yang dianggap “titipan politik”.

Karena itu, pencopotan Budi Gunawan dipandang sebagai manuver strategis untuk memastikan bidang politik dan keamanan dipimpin orang yang lebih sejalan dengan dirinya.

Sebagai Menko Polhukam, Budi Gunawan dinilai jarang tampil atau bersuara dalam menangani isu besar.

Peran komunikasi publik justru lebih sering diambil Mendagri atau Menhan. Hal ini memperkuat kesan bahwa posisinya kurang efektif.

Implikasi Lebih Luas

Ginting juga menyinggung dinamika di tubuh PDIP, terutama setelah Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk sebagai Sekjen meski sempat tersangkut kasus hukum. Hal ini menciptakan ketegangan politik, termasuk dalam relasi PDIP dengan pemerintah.

Pencopotan Budi Gunawan bisa dilihat sebagai langkah Prabowo menjaga keseimbangan politik: di satu sisi tetap membutuhkan PDIP sebagai partai besar, namun di sisi lain tidak ingin terlalu terikat pada figur-figur tertentu yang bisa membatasi ruang geraknya.-***