Menurut dokumen RAPBN 2026, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus menopang agenda pembangunan nasional.

Dalam rancangan tersebut, ditegaskan bahwa pengelolaan utang akan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian agar risiko dapat diminimalisasi.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pembiayaan utang dilakukan secara inovatif dan berkelanjutan demi mendukung stabilitas jangka panjang.

Disebutkan pula bahwa APBN 2026 dirancang memiliki dua fungsi utama, yakni meredam gejolak ekonomi sekaligus mendukung prioritas pembangunan.

Dengan cara ini, APBN diharapkan bisa menjadi instrumen yang responsif di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Apabila ditarik ke belakang, tren pembiayaan utang dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi cukup signifikan.

Tercatat, pembiayaan utang mencapai Rp870,5 triliun pada 2021 yang kala itu masih berada dalam masa pandemi COVID-19.

Kemudian pada 2022 turun menjadi Rp696 triliun, sebelum kembali menyusut di 2023 menjadi Rp404 triliun.

Selanjutnya, pembiayaan utang meningkat lagi menjadi Rp558,1 triliun pada 2024 dan diproyeksikan Rp715,5 triliun pada 2025.

Artinya, rencana utang 2026 sebesar Rp781,9 triliun akan menjadi yang tertinggi setelah puncak pembiayaan di 2021.

Pemerintah menegaskan ada tiga prinsip dalam pengelolaan utang agar tetap terkendali dan akuntabel.

Pertama, utang dipandang sebagai katalis akselerasi pembangunan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kedua, penerbitan utang dilakukan seefisien mungkin melalui pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen.

Ketiga, portofolio utang dijaga seimbang antara biaya rendah dan risiko yang terukur guna memastikan keberlanjutan fiskal.

Sementara itu, RAPBN 2026 juga mencatat proyeksi defisit mencapai Rp638,8 triliun atau setara 2,48% dari PDB.

Defisit tersebut timbul karena belanja negara dirancang sebesar Rp3.786,5 triliun, lebih besar daripada pendapatan yang dipatok Rp3.147,7 triliun.***