Hal senada dilontarkan Ketua PMBT, Atep Somantri. Bahkan Atep lebih tegas agar meminta Aspem Kesra meluangkan waktu untuk audensi terkait hasil kajian KBT.
“Intinya, PMBT minta Aspem Kesra segera publikasikan hasil kajian KBT. Jika sudah ada segera usulkan ke Pemprov Jabar jangan ditunda-tunda ada apa,” kata Atep.
Sebelumnya, setelah pihak eksekutif di Pemkab Bandung didesak segera memplubikasikan hasil kajian pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT), PaguyubanMasyarakat Bandung Timur (PMBT) merapatkan barisan, Rabu (16/9/2025).
PMBT, pegiat, pengusung dan pendorong KBT ini merapatkan barisan di sebuah tempat di Rancaekek untuk konsolidasi, menyamakan visi dan menyusun langkah-langkah terkait KBT yang ingin pisah dari induknya, Kabupaten Bandung.
Saat PMBT merapatkan barisan untuk urun rembuk hadir Ketua PMBT, Atep Somantri, Sekjen, Asep Juarsa, bendahara H. Wawan Beri dan sejumlah pengurus PMBT lainnya.
Hasil pertemuan disekapati, setelah mendesak agar pihak eksekutif di Pemkab Bandung, mereka (PMBT) akan segera audensi dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Kabupaten Bandung.
“Ya, kami (PMBT) akan mengirim surat ke Aspem Kesra meminta beraudensi. Berharap pekan depan audensi bisa terlaksana,” katanya.
Menurut Atep, audensi dengan Aspem Kesra Kabupaten Bandung untuk meminta penjelasan mengapa hasil kajian KBT tahun 2024 tidak dipublikasikan, ada apa?.
“Meski saat proses kajian KBT 2024 Aspem Kesra dijabat Ruli Hadiana dan kini berganti ke Erwin Rinaldi tak masalah karena ada dokumennya,” ungkap Atep.
Soal audensi, mengapa tidak langsung ke Bupati, Dadang Supriatna atau DPRD Kabupaten Bandung? Atep mengatakan, audensi ke Aspem Kesra karena tahun 2024 pihak yang mengundang tim Unpad, sejumlah OPD dan 15 camat di wilayah timur Kabupaten Bandung untuk melakukan pertemuan membahas hasil kajian.
Sementara, menurut Atep, bupati dan DPRD katanya sudah menyetujui KBT.
Didampingi Asep Juarsa dan Wawan Beri, Atep mengatakan, saat audensi nanti, pihak Aspem Kesra harus menjelaskan detail hasil kajian KBT 2024.
Atep menyayangkan Aspem Kesra tak mempublikan hasil kajian KBT yang sangat dinanti masyarakat Bandung Timur.
“Publikasi sangat penting demi transparansi apalagi saat proses KBT dan lainnya menggunakan anggaran sekitar Rp 250 juta,” sambungnya.
“Jujur, kini mempertanyakan mengapa KBT mandek, jalan di tempat dan “gigit jari” tersalip daerah lain sebagai Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) di Jabar,” tutup Atep.
Diberitakan, wacana KBT yang telah didengungkan puluhan tahun sejak era Bupati Bandung Obar Sobarna (2 periode), Dadang Naser (2 perioden) dan Dadang Supriatna saat ini memasuki periode kedua kembali mencuat dan dipertanyakan.
Mencuatnya wacana KBT menyusul Kabupaten Cirebon Timur disetujui sebagai CPDOP oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi setelah melalui paripurna DPRD Jabar. Saat ini, 10 CPDOB di Jabar, termasuk Kabupaten Cirebon Timur telah diusulkan ke pemerintah pusat.
Mentoknya wacana KBT ini dipertanyakan banyak pihak, termasuk para tokoh dan pegiat KBT di wilayah timur Kabupaten Bandung.
Gegara wacana KBT tak jelas dan hanya dongeng, wilayah Kecamatan Cileunyi, salah satu dari 15 kecamatan yang diwacanakan masuk KBT kini mengemukan lebih layak bergung ke Kota Bandung.
Kecamatan Cileunyi akan berpaling atau lebih memilih ke Kota Bandung ketimbang KBT disuarakan sejumlah tokoh masyarakat, pegiat KBT, sejumlah ketua, tokoh seni, tokoh pemuda, sejumlah BPD dan mantan BPD di Kecamatan Cileunyi.***
