TERASJABAR.ID – Muslimin Bando, anggota Komisi X DPR RI, mendorong penerapan kebijakan Satu Data Indonesia serta penguatan sistem pendidikan berbasis data yang akurat dan objektif.
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Tim Komisi X ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurutnya, integrasi data lintas sektor menjadi faktor penting untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang selaras dan tepat sasaran.
Ia menekankan bahwa seluruh sektor sebaiknya menggunakan satu sumber data yang valid agar tidak terjadi perbedaan antarwilayah.
Sebagai contoh, ia menyoroti pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diharapkan mampu menyatukan data ekonomi nasional sehingga dapat dijadikan acuan bersama.
Selain itu, ia juga menyinggung arah kebijakan pendidikan nasional yang kini mengusung wajib belajar selama 13 tahun, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD).
Kebijakan ini dinilai penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data pendidikan yang valid, termasuk dalam menentukan angka harapan lama sekolah di tiap daerah.
Komisi X DPR RI pun berharap revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat memperkuat peran data statistik sebagai dasar dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia.-***
