TERASJABAR.ID – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya membangun budaya sadar risiko dalam setiap kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Executive Workshop Membangun Budaya Risiko melalui Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Kota Bandung di eL Hotel Bandung, Selasa (30/9/2025).
Menurut Farhan, budaya risiko bukan sekadar kewaspadaan, melainkan bagian dari tata kelola yang teliti, siap siaga, dan akuntabel.
Ia menegaskan, setiap kebijakan pemerintah selalu memiliki potensi risiko yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Budaya risiko bukan tentang rasa takut, tetapi soal ketelitian dan kesiapan. Dengan manajemen risiko yang baik, kita bisa mencegah masalah baru di masa depan, termasuk potensi masalah hukum,” ujar Farhan.
Selain itu, Farhan memastikan keberlanjutan sejumlah program prioritas berbasis masyarakat, seperti Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Dahsat.
Menurutnya, ketiga program ini harus berjalan secara terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan.
“Program ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus simultan, karena ujungnya bisa membantu kita menangani persoalan besar seperti TBC dan stunting,” jelasnya.
Farhan juga mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan Kota Bandung sudah menunjukkan capaian positif, namun tetap perlu diperkuat dengan perbaikan berkelanjutan.
Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan, menambahkan bahwa manajemen risiko tidak boleh dipandang sebatas prosedur administratif.
Ia menegaskan, manajemen risiko harus menjadi budaya kerja baru di lingkungan Pemkot Bandung.
“Manajemen risiko adalah budaya yang proaktif, cerdas, dan berani berinovasi. Para pimpinan perangkat daerah harus menjadi motor penggerak transformasi ini, sekaligus pemilik risiko di unit kerjanya masing-masing,” tutur Dharmawan.
Ia berharap melalui workshop ini, Pemkot Bandung dapat meraih tiga capaian utama: terbentuknya komitmen kolektif dari seluruh pimpinan perangkat daerah, teridentifikasinya draf awal risiko prioritas tingkat kota untuk RKPD 2026, serta lahirnya rencana aksi personal dari tiap pimpinan OPD.
“Dengan begitu, kita bisa mengamankan pencapaian visi Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis,” pungkasnya.***
