"Adu Banteng" Pokir Dewan Lawan Kebijakan Paket Hemat

OLEH : IMAM WAHYUDI (JURNALIS SENIOR)

BELAKANGAN ini terdengar suara sumbang dari kalangan DPRD provinsi. Bersilang jalan dengan kebijakan Gubernur Jabar -- Dedi Mulyadi.

Suara sumbang terendus soal program Pokir (pokok pikiran - pen ) yang terkena imbas penghematan. Alokasi anggaran itu didrop atau dilakukan penundaan. Lantas, muncul beredar istilah "dinolkan" alias ditiadakan. Entahlah, berlaku permanan atau sementara.

Dedi Mulyadi, yang kerap disapa Demul atau Kang DM (KDM) tengah gencar dan fokus penghematan anggaran. Antara lain koreksi program yang berujung pada output dan outcome. Produk yang dihasilkan dan dampak kegiatan. Berupa pergeseran alokasi anggaran lewat reposisi program dan kegiatan hingga perubahan nomenklatur.

Pokir dapat diartikan sebagai "kepentingan" politik dewan. Nomenklatur Pokir sudah bergulir saban tahun anggaran. Lazim menjadi tradisi berbagi (alokasi anggaran) yang siap dinanti.

Rupanya publik sudah menangkap pesan "tersembunyi" di balik fenomena kebijakan KDM. Tentang nyanyian rampak bait Pokir. Aspirasi dewan yang tak sertamerta sebagai aspirasi rakyat yang seharusnya. Berbanding terbalik dengan kebijakan KDM yang dipandang populis.

Kebijakan merujuk pada pendekatan peran atas kepentingan rakyat (bawah). Populisme dalam arti rakyat sebagai kelompok terpinggirkan. Sementara elit dianggap korup dan tidak peduli terhadap kepentingan rakyat.

Kebijakan KDM yang menukik dan terbilang membumi, tak lepas dari picu dari sistem kelola pemerintahan sebelumnya. Olah program dan anggaran yang berseliweran tak karuan. Picu itu antara lain soal "lembaga" TAP (Tim Akselerasi Pembangunan) yang diduga kolutif. Bahkan terindikasi koruptif, yang menyedot anggaran atasnama kolega dan kroni.

Lantas dana bantuan hibah yang juga terbukti mubah. Bernilai ratusan miliar hingga melewati angka triliun. Terkesan serakah, berbuah masalah. Apa hendak dikata, dewan terkena getah.

Sejumlah kalangan mengritisi keberadaan program Pokir. Dalam aturannya, merujuk pada peran aspirasi rakyat. Namun dikemas dalam "keraguan" implementasi. Pokir memungkinkan berseliweran para operator yang berujung peran bohir. Bahwa bohir adalah pemilik modal atau pelaku proyek. Sampai di sini, Pokir tak bersinggung langsung dengan aspirasi rakyat.

Terendus, Pokir lebih merupakan sejumlah program yang dilabel "aspirasi" dewan. Mencakup alokasi (nominal) anggaran hingga lokasi kegiatan. Direalisasikan melalui program dan kegiatan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Meliputi dinas, biro dan lembaga. Sebutlah paket titipan, selebihnya "saling titip". Tersirat "TsT" (Tahu sama Tahu - pen ).

Di posisi ini pula hadir peran pihak ketiga berlabel bohir. Keberadaan nyaris tak tampak, kecuali melalui peran operator tadi. Malah diduga "kerjasama" dengan aparat penegak hukum (APH), yang memungkinkan tak terendus sebagai pelanggaran.

Darinya, ditengarai berlaku cash back . Konon rerata berkisar tujuh prosen dari baku anggaran. Konon pula setiap anggota dialokasikan sekitar Rp14 miliar per tahun anggaran. Dimungkinkan cash back senilai Rp980 juta. Bila mulus periode (lima tahun) jabatan, tinggal dikalikan saja. Sejumlah itu, masih dimungkinkan ruas jalan lain melalui pendampingan bantuan dana hibah atau bangub.

Di luar kacamata publik, keberadaan Pokir dikaitkan dengan modal nyaleg. Bagi sejumlah petahana, bahkan sudah kadung menempuh cara "ijon" untuk program tahun anggaran sebelumnya. Alih-alih lancarjaya, malah bertabrakan "adu banteng" dengan kebijakan new release KDM. Menelan korban cedera.

Barangkali, KDM berpendapat -- bahwa take home pay awak dewan -- sudah lebih dari cukup. Lantas, mengingatkan untuk menukik pada peran perwakilan rakyat dalam kemasan "turba" alias "turun ke bawah".

Sependek pengetahuan, Pokir yang berbalut aspirasi rakyat -- semula bertajuk Jaringan Aspirasi Rakyat (Jasmara). Cenderung disamarkan menjadi Pokir. Dimungkinkan lewat kesepakatan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).

Namun sejumlah pengamat sudah lebih awal mengritisi keberadaan Pokir. Sebelumnya disebut Jasmara, yang lebih tegas dan lugas -- hingga membuka ruang lebar dan bagi keberlangsungan aspirasi rakyat. Mencakup agenda reses dewan, berupa interaksi langsung dengan konstituen di daerah pemilihan (dapil). Bertujuan mencerap aspirasi hingga menyusun kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Nomenklatur Pokir Dewan (baca: DPRD), memang memiliki dasar hukum. Adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pada pasal 29, menegaskan kembali -- bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi (perumusan perda), anggaran dan pengawasan. Diperjelas Permendagri Nomor 86/2017 tentang rincian tata-cara penelaahan Pokir.

Lantas mengapa Pokir terkendala kebijakan KDM? Laiknya pemimpin baru, membuat gebrakan anyar. Sangat mungkin berdampak tak sejalan harapan dewan. Kondisi kekinian yang memicu suara sumbang tadi. Pokir sebaiknya secara eksplisit (kembali) pada substansi jaringan aspirasi rakyat.**