Seperti diberitakan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat baru melaksanakan Anugerah Gapura Pancawaluya 2025 yang diikuti 2.596 sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga SLB, dengan total anggaran hadiah mencapai Rp30 miliar yang bersumber dari APBD 2026.
Kegiatan itu mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah. Menurut dia Anugerah Gapura Pancawaluya 2025 yang digelar pada Rabu (30/12) tersebut terkesan tidak masuk akal karena proses pelaksanaan dan penggunaan anggarannya tidak jelas.
Ia menilai, rentang waktu antara perumusan kebijakan Pancawaluya hingga pelaksanaannya terlalu singkat untuk dijadikan dasar pemberian penghargaan kepada sekolah.
Tak berbeda jauh dengan Yusuf, Yadi juga mengatakan kegiatan itu tidak logis jika program yang baru dirintis belum tersosialisasi dengan baik, belum dijalankan secara konsisten, langsung dijadikan ajang penganugerahan.
Ia juga mempertanyakan prioritas anggaran Disdik Jawa Barat, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas. Menurutnya, sejumlah program strategis justru dihapus, sementara anggaran besar dialokasikan untuk kegiatan apresiasi yang seremonial.
Selain itu, Yadi mengaku heran karenan kegiatan tersebut melibarkan jenjang SD dan SMP yang pengelolaanya merupakan domain pemerintah kabupaten/kota, bukan pemerintah provinsi.
“Saya kira gubernur yang teriak teriak melakukan efisiensi perlu turun tangan,” tegas Yadi. ****
