TERASJABAR.ID – Dalam inspeksi mendadak ke Gudang Perum Bulog Tabahawa, Ternate, Maluku Utara Selasa silam, Ketua Komisi IV DPR RI, –Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto– mendapati sekitar 1.200 ton beras yang telah disimpan sejak Mei 2024.
Hasil pengecekan menunjukkan sebagian beras impor masih layak konsumsi, namun beras lokal mengalami perubahan warna menjadi abu-abu sehingga dianggap menurun kualitasnya.
“Kami temukan beras lokal yang sudah setahun lebih disimpan, warnanya sudah berubah. Mengapa tidak segera disalurkan ke masyarakat?” ujar Titiek saat sidak, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Rabu, 24 September 2025.
Ia menjelaskan sebagian stok tersebut sedang dipersiapkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
BACA JUGA: Sarapan Bergizi, Otak Cerdas! Ini Menu Praktis yang Disukai Si Kecil
Namun, ia menilai kualitas beras yang menurun tidak pantas dibagikan kepada masyarakat.
“Kalau beras SPHP kondisinya seperti ini, jelas tidak layak. Masyarakat harus menerima beras yang baik dan aman,” tegasnya.
Titiek meminta Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Perum Bulog segera menyalurkan stok lama sebelum kualitas makin menurun.
Ia menekankan bahwa Bulog hanya pelaksana teknis, sementara kebijakan distribusi harus diputuskan kementerian dan Bapanas.
Ia menambahkan bahwa sejak Februari dirinya sudah meminta agar stok lama segera dikeluarkan, serta menekankan bahwa pemerintah harus bergerak cepat supaya kualitas beras tetap terjaga dan masyarakat tidak dirugikan.
Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan menilai koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat.
Karena itu, pihaknya berencana menggelar rapat kerja dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas percepatan distribusi beras.
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dalam menjamin ketahanan pangan nasional.
Komisi IV juga menegaskan komitmennya menjaga kualitas cadangan beras pemerintah serta mengevaluasi sistem penyimpanan dan penyalurannya.
Titiek mengatakan bahwa temuan tersebut akan dibawa ke rapat kerja dengan Kementan, Bapanas, dan Bulog, serta menegaskan bahwa rakyat berhak memperoleh pangan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau.-***
