TERASJABAR.ID – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 kini memasuki fase penting.
DPRD Kota Bandung mulai menitikberatkan pembahasan pada evaluasi pelaksanaan berbagai program sepanjang tahun anggaran.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, S.H., menjelaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen untuk mengukur capaian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Melalui dokumen tersebut, dapat dilihat sejauh mana perencanaan yang telah disusun mampu diwujudkan di lapangan.
“LKPJ menjadi bahan evaluasi dari RKPD. Dari sini kita bisa menilai apakah pelaksanaan oleh eksekutif sudah sesuai rencana atau masih terdapat penyimpangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, perbedaan antara rencana dan realisasi menjadi fokus utama dalam pembahasan pansus. DPRD akan merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan RKPD tahun 2027.
“Evaluasi ini akan menghasilkan rekomendasi yang nantinya menjadi acuan dalam RKPD 2027, agar berbagai kekurangan tidak terulang,” katanya.
Heri menyebutkan, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian serius, di antaranya kesehatan, pendidikan, serta penanganan stunting yang masih perlu diperkuat. Di bidang pendidikan, misalnya, masih ditemukan anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.
“Masih ada anak yang belum bersekolah. Ini harus menjadi perhatian bersama. Begitu juga dengan stunting dan persoalan lainnya,” tuturnya.
Pada sektor kesehatan, DPRD mendorong penguatan upaya promotif dan preventif. Selama ini, layanan kesehatan dinilai masih didominasi pendekatan kuratif atau pengobatan, yang berdampak pada tingginya beban pembiayaan.
Ia menyoroti besarnya anggaran kesehatan, khususnya melalui skema BPJS, yang dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp800 miliar dan cenderung meningkat setiap tahun. Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan sekitar Rp260 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) bagi warga kurang mampu.
“Jika hanya fokus pada pengobatan, pembiayaan akan terus membengkak. Karena itu, pendekatan pencegahan harus diperkuat,” jelasnya.
Menurutnya, peran puskesmas perlu dioptimalkan, terutama dalam edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran dan derajat kesehatan masyarakat, angka kesakitan diharapkan menurun sehingga beban pembiayaan bisa ditekan.
“Puskesmas harus lebih aktif dalam upaya promotif dan preventif agar penyakit bisa dicegah sejak dini,” tambahnya.
Saat ini, penyusunan rekomendasi masih berlangsung dan melibatkan berbagai sektor.
DPRD memastikan rekomendasi yang dihasilkan akan lebih tajam, terukur, dan aplikatif sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Rekomendasi sedang difinalisasi.
Harapannya bisa menjadi solusi konkret untuk meminimalkan kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan ke depan,” pungkasnya.
