TERASJABAR.ID – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang kuat merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan.
Oleh sebab itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan berbagai langkah perbaikan guna memastikan setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Karena itu, Kemnaker dituntut mampu menghadirkan kebijakan dan layanan yang efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi tenaga kerja maupun dunia usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan terkait strategi penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kemnaker, di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Yassierli menjelaskan bahwa tugas Kemnaker mencakup berbagai aspek penting, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian konflik hubungan industrial.
Karena itu, tata kelola yang efektif diperlukan agar seluruh program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemnaker terus memperkuat program pengembangan sumber daya manusia melalui perluasan pelatihan vokasi.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK sekaligus menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Selain memperluas pelatihan, Kemnaker juga mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan membuka lebih banyak peluang kerja agar lulusan pelatihan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja.
Di sisi regulasi, Kemnaker terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aturan yang dinilai kurang efektif atau berpotensi menghambat pelayanan. Penyederhanaan regulasi dilakukan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
Penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi perhatian utama. Kemnaker tengah mengembangkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diakses secara bertahap sesuai jenjang karier pegawai. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme ASN sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik.
Transformasi organisasi turut dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal berbasis risiko dan peningkatan fungsi investigasi guna memastikan prinsip transparansi serta akuntabilitas diterapkan secara konsisten.
Di samping itu, pembangunan sistem data terintegrasi terus didorong untuk mendukung proses evaluasi dan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Yassierli menekankan bahwa data memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi berbagai persoalan, mengevaluasi efektivitas program, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyatakan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan landasan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
Ia menilai berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat efektivitas program sekaligus meningkatkan kinerja organisasi agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.-***
