TERASJABAR.ID – Rencana pengoperasian Sekolah Manusia Unggul (Maung) pada tahun ajaran baru 2026/2027 mendapat perhatian serius dari Komisi V DPRD Jawa Barat. Program yang digagas sebagai terobosan peningkatan kualitas pendidikan itu dinilai memiliki tujuan positif, namun diminta tidak dijalankan secara terburu-buru dan masif.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat H. Yomanius Untung, S.Pd, M.M mengingatkan agar implementasi Sekolah Maung dilakukan secara bertahap melalui skema proyek percontohan (pilot project) terlebih dahulu sebelum diperluas ke berbagai daerah.
Menurut H. Untung, Komisi V mendukung lahirnya sekolah dengan kualitas terbaik yang mampu mencetak lulusan unggul di berbagai bidang. Namun, ia menilai pemerintah perlu berhati-hati agar program tersebut tidak menimbulkan kesenjangan baru di dunia pendidikan.
“Ya, itu yang juga kita khawatirkan dan jangan sampai itu terjadi, karena itu akan mempertegas sekolah-sekolah favorit yang kemudian menjadi tujuan anak-anak, untuk bisa masuk ke sana dengan segala motivasi dan kekuatan” ujar H. Untung, Senin (11/5/2026).
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Ketua Komisi V DPRD Jabar H. Yomanius Untung, S.Pd, M.M, menaruh perhatian besar terhadap potensi munculnya ketimpangan akses pendidikan apabila Sekolah Maung dijalankan tanpa kajian dan evaluasi yang matang.
H. Untung mengingatkan pengalaman masa lalu ketika konsep sekolah unggulan seperti Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) menuai polemik hingga akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sekolah ini memberikan kesempatan kepada orang tua berpartisipasi dan hakikatnya bagus, karena dengan partisipasi dari orang tua maka proses pembelajarannya akan semakin baik. Hanya dikhawatirkan justru partisipasinya diniatkan berbeda begitu,” katanya.
“Selanjutnya juga kita juga menaruh kekhawatiran atas kasus kast sehingga ini berhadapan dengan substansi pembatalan RSBI pada zaman itu oleh MK, kan salah satu alasan utama itu karena RSBI dipandang berpotensi memperkuat kesenjangan,” lanjutnya.
Karena itu, H. Untung menegaskan program Sekolah Maung perlu dipersiapkan secara cermat agar tidak mengulang persoalan serupa. “Nah, jangan sampai ini kejadian lagi.”
Saat ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan sebanyak 41 Sekolah Maung untuk mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026. Namun, H. Untung menilai jumlah tersebut terlalu besar untuk tahap awal.
H. Untung menyarankan agar pemerintah cukup memilih beberapa sekolah sebagai pilot project dengan evaluasi berjenjang sebelum diperluas secara menyeluruh.
“Kita memandang sebaiknya tidak dulu semasif itu. Tetapi cukup ambil beberapa yang dianggap kemudian menjadi pilot project di aspek vokasinya gimana, yang generalnya gimana, di SMK-nya bagaimana, di SMA-nya bagaimana. Ini di kita harapkan agar dipersiapkan dulu dengan matang dan kemudian itu dievaluasi,” sarannya.
Bahkan, sebagai langkah awal, ia mengusulkan program dimulai dari satu lokasi yang dinilai paling siap, yakni di Kabupaten Purwakarta, sebagai proyek percontohan sebelum nantinya dievaluasi dan berpotensi diperluas ke wilayah lain di Jawa Barat.
“Satu saja dulu di Purwakarta. Anggarannya sudah ada, lahannya sudah ada, persiapannya juga lebih siap. Itu dulu yang dikerjakan,” ucapnya.
