oleh ReO Fiksiwan
„Jika segala hal dan hak diambil oleh elit penguasa, yang tersisa bagi rakyat tinggal hak suaranya.“ — Burhan Muhtadi(48), Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dalam wawancara di kanal YouTube Total Politik(X,8/1/2026).
Survei nasional LSI Denny JA yang dirilis awal 2026 menyampaikan pesan yang tegas: mayoritas publik Indonesia menolak penghapusan Pilkada langsung.
Sebanyak 66,1% responden menolak jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena itu berarti nasib rakyat dari Aceh hingga Papua ditentukan oleh segelintir elite partai di Jakarta.
Ironisnya, di saat suara rakyat begitu jelas, Partai Demokrat—yang dulu menjadi pencetus Pilkada langsung di era 2014 bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(76) ketika itu mengeluarkan Perpu Pilsunh — kini bersama koalisi gemoy justru berbalik arah 180 derajat, menerima demokrasi prosedural yang menyerahkan seluruh Pilkada kepada DPRD.
Paradoks ini menyingkap wajah demokrasi kita: rakyat menolak, elite menerima; rakyat ingin partisipasi, elite memilih prosedur.
Melalui Steven Levitsky(57), aktif sebagai Profesor Pemerintahan di Harvard University serta Senior Fellow untuk demokrasi di Council on Foreign Relations dan Daniel Ziblatt(54), menjabat sebagai Eaton Professor of the Science of Government di Harvard University serta Direktur Minda de Gunzburg Center for European Studies, dalam Bagaimana Demokrasi Mati(2018;2020), ikut menegaskan bahwa demokrasi tidak mati dengan kudeta, melainkan perlahan melalui pelemahan institusi dan pengkhianatan terhadap norma demokratis oleh para elit penguasa.
Demokrasi prosedural yang hanya menekankan mekanisme formal tanpa partisipasi rakyat adalah jalan sunyi menuju kematian demokrasi. Ia tampak sah secara hukum, tetapi kehilangan ruh legitimasi.
Kajian Demos yang disunting AE. Priyono(1959-2020) dan Usman Hamid(46) dalam Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Paska Reformasi(2014) sudah mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia pasca reformasi menghadapi ancaman oligarki yang menyusup melalui institusi formal.
