Oleh : Dwi Mukti Wibowo, SH.,MH
“Penyandang disabilitas berhak, atas dasar kesetaraan dengan orang lain, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan”
Momentum Pengakuan Hak Disabilitas
Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di seluruh dunia termasuk di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan. Demikian pula penanggulangan para penyandang disabilitas. Tidak hanya fisik, kondisi sosial, ekonomi dan sikap masyarakat pun sering menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh sebagai anggota masyarakat yang setara. Para penyandang disabilitas tersebut masih kurang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sistem dukungan sosial dan hukum. Padahal para penyandang disabilitas berhak berkembang secara adil dan bermartabat tanpa pembatasan.
Dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia, pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan. Maka partisipasi penyandang disabilitas harus disertakan dalam semua proses pembangunan. Seluruh elemen masyarakat harus meningkatkan keperdulian dan kepekaan terhadap penyandang isabilitas. Sementara, pemerintah harus tetap komitmen dan konsisten fokus pada harmonisasi kebijakan disabilitas ke depan. Salah satu wujud komitmennya dengan disahkannya Convention on The Rights of Persons with Disabilites (CRPD) menjadi UU No.19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 30 Nov 2011.
Selanjutnya ada harmonisasi antara Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat melalui penyusunan Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyesuaian diarahkan untuk memenuhi nuansa Right Based pada pasal-pasalnya. Dengan keberadaan yuridis formal tersebut, Indonesia telah menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen tinggi melakukan segala upaya untuk mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi.
Implementasi Hak Disabilitas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas hadir dengan memberikan tanggung jawab juga kepada pemerintah daerah untuk memberikan hak kepada penyandang disabilitas terlibat dalam proses pembangunan di daerahnya. Namun demikian harus diakui, jika implementasi tiap kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tampaknya masih belum terpenuhi secara maksimal. Selain karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas. Juga belum adanya pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosio budaya.
Perlindungan dan Manfaat Hukum Setara
Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama atau kesetaraan dengan seluruh umat manusia di hadapan dan di bawah hukum. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara. Negara mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda. Yaitu perlakuan tidak adil dan tidak seimbang untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok. Setiap Negara harus melarang semua diskriminasi yang didasari alasan apapun, serta menjamin penyandang disabilitas memiliki hak dan perlindungan hukum yang setara.
Hak Aksesibilitas dari Negara
Hak aksesibilitas yaitu kemudahan yang disediakan oleh Negara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan dan kesempatan yang setara. Terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik. Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki hak aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup mandiri, dan berpartisipasi penuh di semua aspek kehidupan. Tidak dipenuhinya akses ruang publik bagi penyandang disabilitas sama halnya dengan memenjarakan mereka, mengasingkan mereka, dan menutup hak-hak mereka untuk hidup sejahtera.
Oleh sebab itu, diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu atau inklusif serta berkesinambungan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraannya. Sarana dimaksud seperti penyediaan bentuk-bentuk bantuan langsung ataupun perantara. Misalnya, Negara memberikan fasilitas pemandu, pembaca, penerjemah bahasa isyarat profesional, tempat duduk prioritas, dan lainnya sebagainya untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung, jalan, sarana transportasi, informasi, komunikasi, sekolah, tempat kerja, fasilitas medis dan layanan layanan lainnya.
Hak untuk Hidup
Hak lainnya adalah hak untuk hidup. Setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Hak ini adalah prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup. Dan yang tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Beberapa negara menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
Penyandang disabilitas memiliki 6 (enam) hak hidup yang harus dipenuhi oleh Negara. Hak tersebut sudah diatur dalam undang undang yang berlaku, meliputi, Pertama, hak atas penghormatan integritas. Kedua, hak untuk tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya. Ketiga, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan. Keempat, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi. Kelima, hak bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan Keenam, hak untuk tidak merendahkan martabat manusia.
Hak Peningkatan Kesadaran
Terkait dengan peningkatan kesadaran, penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap kesadaran disabilitas di masyarakat. Bahkan di instansi pemerintahan pun juga demikian. Sehingga timbul masalah terhadap para penyandang disabilitas. Seperti kasus-kasus disabilitas yang sering di jumpai sekarang ini. Misalnya saja sulitnya disabilitas dalam aksesbilitas terhadap penerimaan pekerjaan baik di instansi Pemerintah maupun korporasi swasta, terbatasnya sarana pendidikan, bahkan fasilitas sarana umum di masyarakat.
Negara harus memberikan hak peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk penyandang disabilitas, seperti menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas dimasyarakat. Misalnya saja memajukan program pelatihan peningkatan kesadaran mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas. Peningkatan kesadaran terhadap disabilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk di tingkat keluarga mengenai penyandang disabilitas. Dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas.
Hak Kebebasan dari Eksploitasi
Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kebebasan dari adanya eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Artinya, orang dengan kecacatan atau disabilitas harus dilindungi oleh hukum, serta dapat menggunakan hukum. Penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi dalam semua tahapan proses dan prosedur hukum sebagai dasar kesetaraan dengan orang lain di masyarakat. Negara juga harus mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, maupun pelecehan dengan menjamin bantuan dan dukungan yang diberikan oleh keluarga melalui perawatan yang sensitif terhadap gender dan usia.
Selain itu juga menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Konvensi ini memberikan sebuah penekanan bahwa Negara harus mengambil langkah positif agar hak kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan para penyandang disabilitas, dapat dipenuhi. Negara harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang efektif. Termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada perempuan dan anak perempuan. Sehingga kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas dihukum sesuai syarat.
Kendala-kendala yang Dihadapi
Pertama adalah kurangnya anggaran. Terdapat temuan riset, jika pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan 0.015% anggaran nasional untuk isu disabilitas. Kedua, Penegakan Hukum yang Lemah, karena belum ada institusi yang dapat memastikan bahwa pemerintah melakukan yang terbaik untuk melibatkan Penyadang Disabilitas di masyarakat (inklusi disabilitas). Ketiga, minimnya kesadaran umum. Keempat, Data tumpang tindih, karena saat ini tidak memiliki data yang bisa diandalkan untuk menggambarkan situasi Penyandang Disabilitas. Kelima, masih adanya stigma dari masyarakat umum
Upaya yang Harus Dilakukan
Menghilangkan stigma penyandang disabilitas merupakan hal pertama yang harus dilakukan untuk menghapus kendala dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Selain melawan stigma, pemerintah harus memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa forum dan diskusi terkait perencanaan pembangunan dapat diakses panyandang disabilitas. Dengan menyediakan fasilitas seperti bantuan pendengaran, penerjemah bahasa isyarat sehingga para penyandang disabilitas dapat mengikuti forum tersebut.
Pemerintah tak hanya mengalokasikan anggaran pada satu kementerian. Disabilitas merupakan isu lintas sektoral yang melibatkan aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik dan budaya. Penyandang disabilitas perlu mendapatkan manfaat dari proses pembangunan negara, karena merupakan hak sebagai warga negara. Dan sudah merupakan tugas negara untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk para penyandang disabilitas. Dalam proses ini, kita tidak bisa memperlakukan penyandang disabilitas sebagai masyarakat tidak mampu. Mereka sebenarnya dapat berkontribusi memaksimalkan potensi bangsa Indonesia. Untuk itu beri kepercayaan dan kesempatan bagi mereka. Minimal mampu membuktikan jika mampu menanggulangi stigmanya. Mereka pasti bisa.
(Ketua LBH – PPI Provinsi Jawa Barat)
