Oleh Ayik Heriansyah
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “orang rakyat desa nggak pakai dolar kok” saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk (16/5/2026) menyinggung nilai tukar rupiah terdengar sederhana, populis, dan mungkin terasa menenangkan bagi sebagian masyarakat. Logikanya sederhana, masyarakat desa tetap makan nasi, pergi ke sawah, ke pasar, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan rupiah, bukan dolar Amerika.
Tapi masalahnya bukan apakah rakyat desa memegang dolar atau tidak. Masalahnya adalah apakah kehidupan ekonomi mereka ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar. Jawabannya, sangat dipengaruhi.
Indonesia hidup dalam sistem ekonomi global. BBM, gandum, kedelai, pupuk, obat-obatan, mesin pertanian, hingga komponen industri sebagian besar masih terkait dengan perdagangan internasional yang menggunakan dolar AS. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor naik.
Ketika biaya impor naik, harga barang ikut terdorong naik. Ujungnya tetap sampai ke desa-desa. Harga pupuk naik, harga sembako naik, ongkos transportasi naik, dan daya beli rakyat turun.
Jadi meskipun petani di desa tidak pernah memegang dolar, hidupnya tetap “dibayangi” dolar. Di sinilah letak persoalannya. Pernyataan tersebut secara tidak langsung membuat dikotomi antara “ekonomi rakyat” dan “nilai tukar”. Seolah-olah stabilitas kurs hanya urusan pemerintah pusat, investor, dan orang kota.
Narasi seperti ini berbahaya karena meremehkan indikator ekonomi makro demi mempertahankan citra populis. Sebab sejarah menunjukkan, krisis ekonomi besar sering kali dimulai dari pelemahan nilai tukar yang dianggap sepele.
Krisis 1998 adalah contoh paling nyata. Awalnya hanya persoalan depresiasi rupiah. Efek berantainya menghantam harga kebutuhan pokok, memicu PHK, kerusuhan sosial, dan akhirnya mengguncang stabilitas politik nasional. Artinya, kurs dolar bisa menentukan suhu sosial-politik sebuah negara.
Memang benar, ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari perspektif pasar dan finansial. Tetapi juga keliru jika ekonomi makro dianggap tidak relevan bagi rakyat kecil di pedesaan. Pemimpin negara justru dituntut mampu menjelaskan hubungan antara indikator makro dengan kehidupan sehari-hari rakyat, bukan menyederhanakannya menjadi kalimat retoris.
Pernyataan ini juga memperlihatkan kecenderungan populisme ekonomi. Membangun kedekatan emosional dengan rakyat melalui bahasa sederhana, tetapi dengan risiko menyederhanakan persoalan struktural yang kompleks.
Kendati dalam jangka pendek, retorika seperti ini mungkin efektif secara politik. Akan tetapi dalam jangka panjang, ia dapat melemahkan kesadaran publik tentang pentingnya stabilitas ekonomi nasional.
Rakyat desa memang tidak memakai dolar dalam transaksi keseharian. Hanya saja mereka memakai pupuk yang harganya dipengaruhi dolar, membeli minyak goreng yang bahan bakunya terkait pasar global, dan hidup dalam negara yang APBN-nya sensitif terhadap fluktuasi kurs dolar.
Karena itu, pernyataan tersebut seharusnya dibaca bukan sekadar sebagai candaan politik, melainkan sebagai cermin cara pandang negara terhadap ekonomi kerakyatan. Publik perlu bersikap kritis. Sebab negara yang terlalu meremehkan sinyal ekonomi makro sering kali baru sadar ketika krisis sudah telanjur masuk memporakporandakan dapur-dapur rakyat di pedesaan.***
