Tujuh panel paralel kemudian akan mendalami tema-tema yang lebih spesifik. Yakni: model institusionalisasi partisipasi publik, strategi konsolidasi nasional civil society, keadilan ekonomi dan demokrasi ekonomi, supremasi hukum dan anti-korupsi, krisis ekologi dan batas-batas pertumbuhan, demokratisasi pengetahuan, hingga model kewargaan aktif dan deliberatif.
Puluhan pembicara diagendakan hadir. Berasal dari pelbagai latar belakang: akademisi, praktisi hukum, ekonom, aktivis gerakan, hingga pemimpin lembaga sipil. Antara lain: Jaleswari Pramodhawardani (Lab 45), Andi Widjajanto (eks-Gubernur Lemhannas), Arie Sujito (Sosiolog FISIPOL UGM), Romo Leo Kleden (IFTK Ledalero), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), Prof. Zainal Arifin Mochtar (Guru Besar HTN UGM), Bhima Yudhistira (CELIOS), Titi Anggraini (Perludem), Victoria Fanggidae (The Prakarsa), Chandra Hamzah (eks-Komisioner KPK), dan Yanuar Nugroho (Nalar Institute). Konferensi akan ditutup dengan sambutan Prof. Dr. Baiquni (Ketua Dewan Guru Besar UGM) dan Gita Wirjawan (Visiting Scholar Stanford University), yang akan membuka cakrawala tentang pentingnya membangun komunitas epistemik masyarakat sipil lintas-bangsa di Asia Tenggara.
Para penyelenggara konferensi menegaskan bahwa tema “Meneguhkan Civil Society Pilar Republik” bukan slogan seremonial. Gerakan masyarakat sipil selama ini kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi tapi tak banyak yang terkonversi menjadi kekuatan yang mengikat arah keputusan dan aksi. Oleh sebab itu, Konferensi Republik diikhtiarkan untuk menghasilkan dua hal konkret: rumusan bersama tentang peran civil society sebagai pilar republik, dan langkah-langkah konkret pasca-konferensi.***
