Lebih lanjut, Sodik menyebut sinergi ini akan sangat berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat nasional. Menurutnya, transparansi dan ketepatan program menjadi tolok ukur utama masyarakat dalam memilih lembaga untuk menyalurkan bantuannya.
“Karena saya katakan bahwa kepercayaan masyarakat itu bukan dari kampanye kita, tapi dari pilihan program-program strategis dan juga bagaimana memberikan laporan terhadap tugas-tugas itu,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan apresiasi mendalam atas sambutan hangat dan dukungan terbuka dari pihak BAZNAS RI terhadap rencana sinergi strategis ini.
Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap poin yang akan menjadi kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nantinya.
Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan ini untuk menjajaki kolaborasi dengan BAZNAS dalam mensinkronkan data mustahik guna membantu warga miskin yang iurannya tidak aktif atau memerlukan biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh sistem JKN.
Saat ini, kepesertaan BPJS telah mencakup 285 juta jiwa atau 98 penduduk penduduk, namun lembaga tersebut menghadapi tantangan finansial berupa defisit operasional yang cukup besar.
“Biaya kesehatan yang dinilai rupiah itu sehari Rp500 miliar. Kalau sebulan bisa Rp16 triliun. Padahal masuknya tadi Pak, Rp14 triliun. Jadi mengambil tabungan Rp2 triliun sebulan. Jangan sampai makan utang. Kita sementara makan tabungan, tapi jangan sampai nanti makan utang,” tutur Prihati.
Selain kerja sama layanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga berencana membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bagi sekitar 10.000 pegawainya di seluruh Indonesia melalui sistem pemotongan gaji otomatis untuk disalurkan ke BAZNAS.
