TERASJABAR.ID – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Yomanius Untung, S.Pd., M.M., menyoroti pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung lemahnya kualitas kader legislatif, dalam sambutan penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I SOKSI di Bandung, Sabtu (17/5/2026). Otokritik itu, menurut H. Untung, bukan sekadar koreksi internal, melainkan penugasan ideologis yang menuntut respons konkret dari seluruh elemen partai dan kelompok induk organisasi (KINO), termasuk SOKSI.
Bahlil secara terbuka menyatakan bahwa para kader Golkar saat ini belum setara dengan generasi senior yang tampil menonjol dan bukan sekadar pengikut di DPR. “Karena dapur-dapur pengkaderan yang dimiliki Partai Golkar melalui KINO belum berfungsi secara optimal,” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta dari seluruh Indonesia yang memadati venue Rapimnas di kawasan Dago, Bandung. “Apa yang disampaikan Pak Ketum Bahlil adalah realitas yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Kader Golkar yang lahir dari KINO seharusnya sudah terlatih berpikir dan berbicara sejak di organisasi, bukan baru belajar setelah duduk di kursi legislatif,” kata Untung, ketika dihubungi media, Senin (18/5/2026).
Untung yang hadir dalam kapasitas ganda sebagai Sekretaris Depidar SOKSI Jawa Barat sekaligus Ketua Penyelenggara Panitia Daerah Rakernas/Rapimnas SOKSI, menegaskan, kualitas kader langsung berpengaruh pada mutu kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sebagai Ketua Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat — mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan sosial — ia melihat betapa anggota dewan yang lemah penguasaan substansinya kerap gagal mendorong alokasi anggaran yang tepat sasaran bagi kelompok rentan. “Kompetensi teknokratik bukan kemewahan. Itu prasyarat agar legislator bisa benar-benar berkarya, bukan sekadar hadir,” tegasnya.
Satu poin yang mendapat perhatian khusus Untung adalah pernyataan Bahlil tentang Gini rasio dan konsentrasi kekayaan. Bahlil mengungkapkan bahwa 50 keluarga konglomerat –yang sebagian besar berbisnis di sektor sumberdaya alam– dalam tujuh tahun terakhir kekayaannya melonjak 150 persen, sehingga ia menegaskan komitmennya untuk mereformulasi sistem perizinan tambang, agar negara mendapat porsi lebih besar bagi kepentingan rakyat.
Bagi Untung, pesan itu langsung beresonansi dengan tugas hariannya di Komisi V. “Ketimpangan bukan angka statistik semata. Kami melihatnya langsung di lapangan, di desa-desa yang warganya tidak merasakan manfaat kekayaan sumber daya di sekitar mereka,” ujarnya.
Untung menghubungkan keprihatinan Bahlil itu dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, tanpa ruang bagi monopoli.
Ia menegaskan bahwa kebijakan melegalkan sumur-sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri, sebagaimana disampaikan Bahlil, adalah perwujudan nyata dari ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi ruh doktrin karya-kekaryaan SOKSI. “Sumur rakyat yang dilegalkan itu bukan kebijakan teknis semata. Itu adalah pernyataan moral bahwa negara hadir untuk rakyat kecil, bukan hanya untuk konglomerat tambang,” kata Untung.
Apresiasi serupa ia sampaikan atas keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi. Bahlil menegaskan bahwa selama harga minyak mentah dunia rata-rata di bawah 100 dolar AS per barel, harga BBM dan LPG bersubsidi tidak akan naik, sebuah keputusan yang melibatkan kerja kader Golkar di Kementerian ESDM, Kemenko Perekonomian, Komisi XI, dan Komisi XII DPR.
Ia menilai, kebijakan itu konsisten dengan semangat karya-kekaryaan: bahwa kader Golkar yang memegang amanah di pemerintahan harus pertama-tama memikirkan rakyat. “Saat rakyat sedang susah, menaikkan harga BBM adalah pengkhianatan terhadap doktrin kita sendiri. Pak Bahlil telah menunjukkan bahwa doktrin itu bukan sekadar kata-kata,” ujarnya.
P2KB
Sebagai Sekretaris Depidar SOKSI Jawa Barat, Untung menaruh harapan besar pada revitalisasi program Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB), program unggulan SOKSI yang selama ini menjadi tulang punggung kaderisasi Golkar. Sepanjang 2024, hampir 400 kader di Jawa Barat mengikuti P2KB di berbagai daerah.
Namun Untung menegaskan, P2KB ke depan harus diperkaya dengan muatan ekonomi kerakyatan dan pemahaman mendalam tentang kebijakan publik, agar kader yang lahir tidak hanya terampil secara politik, tetapi juga mampu merumuskan solusi atas problem ketimpangan. “Melalui pendidikan ini, kita sedang menyiapkan kader bangsa, bukan hanya kader SOKSI. Kader yang kita cetak harus memahami bahwa karya-kekaryaan itu berarti bekerja nyata untuk rakyat,” ujarnya.
Untung menekankan bahwa P2KB harus menjadi instrumen untuk memperkuat apa yang ia sebut sebagai “kompetensi ganda” kader SOKSI, yaitu kompetensi ideologis dalam menghayati doktrin karya-kekaryaan dan kompetensi teknokratik dalam merancang kebijakan berbasis data. Ia melihat dua kompetensi itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sesuai seruan Bahlil agar SOKSI “memboboti” Golkar, bukan sebaliknya. “SOKSI tidak boleh hanya menjadi papan nama. Ia harus menjadi dapur yang benar-benar memasak kader-kader unggul yang siap berkarya di garis depan,” tegasnya.
Dalam konteks Pemilu 2029, Untung mengingatkan bahwa Jawa Barat sebagai lumbung suara Golkar –menyumbang 17 kursi DPR RI dan 19 kursi DPRD Provinsi– membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Target menaikkan perolehan kursi hanya dapat dicapai jika SOKSI Jawa Barat berhasil memfungsikan diri sebagai mesin pengkaderan yang produktif, bukan sekadar mesin mobilisasi suara saat menjelang pemilu.
“Jawa Barat adalah modal terbesar Golkar. Maka SOKSI Jabar pun harus menjadi yang terdepan. Kader yang kita siapkan harus bisa memenangkan kepercayaan rakyat dengan karya, bukan dengan janji,” kata Untung.
Ia menyoroti pula pernyataan Bahlil tentang perlunya sistem multipartai sederhana untuk memperkuat sistem presidensial. Bagi Untung, agenda penataan sistem politik itu hanya akan bermakna jika dibarengi dengan penguatan kualitas kader di internal partai. Golkar yang inklusif –sebagaimana ditegaskan Bahlil– lahir dari semua lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan kasta.
“Partai Golkar harus mewujudkan inklusivitas itu bukan hanya dalam rekrutmen, tetapi dalam agenda keberpihakan ekonominya. Golkar yang inklusif harus inklusif bukan hanya dalam keanggotaan, tetapi dalam kebijakan. Inklusivitas sejati adalah ketika rakyat paling bawah pun merasakan buah dari perjuangan partai ini,” ujarnya.
Untung juga menyambut komitmen Bahlil untuk tidak menjadikan jabatan ketua umum sebagai instrumen kepentingan pribadi, melainkan sebagai amanah untuk membesarkan partai. Menurutnya, semangat itu harus menular ke seluruh jenjang kepengurusan, termasuk yang mendapat tugas sebagai anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ia mengaitkan hal itu dengan keputusan penting dalam Musda DPD Golkar Jawa Barat yang mensyaratkan calon ketua memenuhi kriteria PDLT — prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela. “Kader yang baik bukan yang paling besar keinginannya untuk berkuasa, melainkan yang paling besar rasa tanggung jawabnya kepada rakyat dan partai,” katanya.
Konsolidasi SOKSI melalui Rakernas dan Rapimnas di Bandung, menurut Untung, harus menghasilkan program yang terukur dan berakar pada realitas sosial-ekonomi masyarakat. Doktrin karya-kekaryaan, yang sejak kelahiran SOKSI enam dekade lalu menjadi kompas ideologis organisasi, kini diuji relevansinya di tengah tantangan ketimpangan yang kian kompleks. Ia mengingatkan bahwa SOKSI lahir dari perjuangan melawan ancaman komunisme dengan menawarkan jalan tengah: keadilan sosial berbasis keswadayaan dan gotong royong, bukan konflik kelas. “Doktrin itu masih relevan, bahkan makin relevan. Yang perlu kita perbarui adalah cara mengeksekusinya dalam konteks ekonomi hari ini,” ujar Untung.
Di penghujung forum, Untung menegaskan bahwa pidato Bahlil adalah cermin yang harus dipegang teguh oleh setiap kader SOKSI. Bagi anggota dewan yang setiap hari berhadapan dengan persoalan kesejahteraan warga dari ketimpangan akses layanan dasar hingga sempitnya ruang ekonomi bagi usaha kecil, kata-kata Ketum Golkar itu bukan sekadar orasi.
“SOKSI harus pulang dari Bandung ini dengan satu tekad: memboboti Golkar dengan kader yang berkarya, bukan yang berkoar. Karena suara rakyat hanya akan terus memihak Golkar jika Golkar terus membuktikan dirinya bekerja untuk rakyat,” pungkas Untung.*
