(Rakorwil Wilayah V di Bogor Tegaskan Transformasi Organisasi, Penguatan SDM, dan Gagas Lahirnya IPSM Social Hub)
BOGOR, TERAS JABAR – Organisasi sosial tidak lagi cukup hadir hanya saat masyarakat membutuhkan bantuan. Di tengah persoalan sosial yang semakin kompleks, organisasi dituntut memiliki kapasitas, tata kelola yang profesional, jejaring yang luas, serta kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor.
Kesadaran itulah yang menjadi ruh Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Wilayah V Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor, Minggu (28/6). Rakorwil tersebut menjadi bagian dari rangkaian Roadshow IPSM Provinsi Jawa Barat 2026, sebuah gerakan konsolidasi organisasi yang diarahkan untuk mempercepat transformasi IPSM menjadi organisasi sosial modern.
Dipimpin langsung oleh Ketua IPSM Provinsi Jawa Barat, Subchan Daragana, kegiatan ini dihadiri Dewan Penasehat IPSM Jawa Barat, Eka Wardhana, S.Ip., M.Si., serta para Ketua IPSM dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
Mengusung tema “Menghubungkan Kepedulian, Menggerakkan Perubahan”, Rakorwil bukan sekadar forum koordinasi rutin, melainkan ruang untuk menyamakan arah gerak organisasi dalam menghadapi tantangan kesejahteraan sosial yang semakin dinamis.
Tiga agenda besar menjadi fokus utama Roadshow IPSM tahun ini, yakni menguatkan solidaritas, meningkatkan kapasitas, dan membangun sinergi IPSM menuju Jawa Barat Istimewa.
Dalam forum tersebut, peserta membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penyampaian program kerja IPSM Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, hasil audiensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, penguatan organisasi dan peran strategis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), penyerapan aspirasi daerah, hingga penyusunan rekomendasi program dan langkah tindak lanjut.
Dari pembahasan tersebut, Rakorwil Wilayah V menyepakati tiga prioritas utama yang akan menjadi arah transformasi organisasi.
Pertama, mempercepat transformasi IPSM menjadi organisasi sosial yang profesional, adaptif, berbasis data, dan mampu membangun kolaborasi lintas sektor.
Kedua, memperkuat kelembagaan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui penataan organisasi, administrasi, database PSM, serta penguatan struktur organisasi.
Ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi komunikasi, kepemimpinan, administrasi dan data, digitalisasi organisasi, serta kemampuan membangun kemitraan dan memobilisasi sumber daya.
Menurut Dewan Penasehat IPSM Jawa Barat, Eka Wardhana, masa depan organisasi sosial sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun kapasitas, bukan hanya semangat kepedulian.
“Di masa depan, organisasi sosial tidak hanya diukur dari seberapa besar kepeduliannya, tetapi juga dari seberapa besar kapasitasnya. Kepedulian tanpa kapasitas akan melahirkan niat baik yang terbatas. Namun kepedulian yang didukung komunikasi, kepemimpinan, tata kelola, digitalisasi, dan kemampuan memobilisasi sumber daya akan melahirkan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pandangan tersebut menjadi landasan lahirnya konsep Kampus IPSM, sebuah program penguatan kapasitas kader yang disiapkan untuk meningkatkan kompetensi para PSM di seluruh Jawa Barat.
Sementara itu, Ketua IPSM Provinsi Jawa Barat, Subchan Daragana, menegaskan bahwa perubahan organisasi tidak selalu dimulai dari program besar, melainkan dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh seluruh daerah.
“Saya tidak meminta Kabupaten/Kota membuat program yang besar. Saya hanya meminta setiap daerah pulang membawa satu perubahan nyata. Jika 27 kabupaten/kota melakukan delapan langkah sederhana ini secara konsisten, maka dalam tiga bulan IPSM Jawa Barat akan berubah.
Dari organisasi yang bekerja sendiri-sendiri menjadi organisasi yang bergerak bersama, memiliki data, jejaring, dan kepercayaan. Di situlah IPSM Social Hub mulai lahir,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut Rakorwil, setiap kabupaten dan kota didorong***
