TERASJABAR.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memimpin Rapat Dinas persiapan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos).
Rapat memfokuskan pembahasan pada kesiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang akan dimulai serentak pada 14 Juli 2026.
Dilansir dari laman Kemensos, pembahasan mencakup lima aspek utama, yaitu kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan siswa, kesiapan guru dan tenaga kependidikan, kesiapan pelaksanaan MPLS, serta dukungan anggaran untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Mensos menegaskan bahwa seluruh satuan kerja harus memastikan setiap kebutuhan dasar Sekolah Rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Ia meminta seluruh perkembangan terkait pembangunan sekolah, pengadaan sarana-prasarana, distribusi perlengkapan siswa, hingga kebutuhan kritis yang belum terpenuhi dilaporkan secara rinci dan tertulis.
“Kita ingin memastikan tidak ada keterlambatan. Semua harus dipetakan sejak sekarang, mulai dari pembangunan, pengadaan, distribusi perlengkapan sekolah, sampai kebutuhan yang masih kurang. Kalau ada potensi masalah, laporkan lebih awal supaya bisa kita bantu selesaikan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat permanen terus berjalan di 93 titik lokasi. Hingga saat ini belum ada lokasi yang mencapai penyelesaian 100 persen, namun sejumlah titik menunjukkan progres signifikan.
Lima lokasi dengan progres pembangunan tertinggi saat ini berada di Medan, Surabaya, Gresik, Sampang, dan Bengkulu.
Mengantisipasi proses perpindahan dari Sekolah Rakyat rintisan menuju gedung permanen, Mensos meminta seluruh sentra dan balai Kemensos memberikan pendampingan penuh selama masa transisi.
“Tolong dibantu masa transisi dari rintisan ke gedung permanen. Laporkan jika ada pengadaan. Jangan sampai membangun hal-hal yang tidak penting hanya demi mengejar penyerapan anggaran,” tegasnya.
Selain kesiapan fisik sekolah, Kemensos juga mematangkan mekanisme penetapan siswa, khususnya di lokasi yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah daerah agar siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi tertinggi.
Mensos menjelaskan tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menunjukkan besarnya kebutuhan akses pendidikan bagi kelompok rentan. Karena itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai alternatif agar anak-anak yang belum tertampung tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Kita melihat kebutuhan masyarakat sangat besar. Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperluas jangkauan program ke depan agar semakin banyak anak dari keluarga miskin yang bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Pada aspek sumber daya manusia, Kemensos terus mempercepat proses rekrutmen guru, wali asuh, wali asrama, dan tenaga kependidikan. Penempatan personel ditargetkan selesai sebelum MPLS dimulai sehingga seluruh sekolah siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran.
Sementara itu, untuk pelaksanaan MPLS, Mensos meminta seluruh sekolah menyiapkan kegiatan yang edukatif, ramah anak, dan bebas dari praktik kekerasan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
“Tujuan MPLS adalah mengenalkan lingkungan sekolah dan membangun semangat belajar. Jangan ada kekerasan fisik maupun kegiatan yang memberatkan siswa. Banyak anak yang datang dengan latar belakang kerentanan, sehingga pendekatannya harus humanis dan menyenangkan,” katanya.
Dalam kesempatan ini Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga melaporkan hasil koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter, kedisiplinan, serta kerapian siswa Sekolah Rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertahanan akan mendukung program pembinaan karakter melalui penugasan taruna di lingkungan Sekolah Rakyat. Sebanyak lima taruna akan ditempatkan di setiap Sekolah Rakyat untuk membantu pembinaan kedisiplinan siswa. Sekitar 1.000 taruna dijadwalkan mulai diberangkatkan pada awal Agustus 2026 dan bertugas selama kurang lebih satu minggu di sekolah-sekolah tersebut.
“Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan karakter siswa Sekolah Rakyat. Karena itu, Kementerian Pertahanan akan membantu melalui penugasan taruna untuk mendukung pembinaan kedisiplinan dan kerapian siswa,” ujar Agus Jabo.
Melalui pematangan berbagai aspek tersebut, Kemensos menargetkan seluruh Sekolah Rakyat siap menyelenggarakan MPLS pada 14 Juli 2026 dan memberikan pengalaman awal yang aman, nyaman, serta berkesan bagi para siswa yang akan memulai perjalanan pendidikan.***
Sumber: Kemensos
