Peta jalan ini mencakup penguatan agroforestry, teknologi pascapanen, pembentukan sentra-sentra bambu, pendirian Akademi Komunitas Bambu, hingga pembangunan pusat logistik bambu guna menjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengungkapkan, industri bambu nasional memiliki peluang besar di sektor kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Apalagi, permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah terus meningkat.
“Saat ini, permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Kesenjangan ini menunjukkan peluang ekspansi industri bambu yang sangat besar,” tegas Putu.
Di pasar domestik, permintaan juga meningkat pesat, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Bahkan, bangunan berbasis bambu memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan harga mencapai Rp12 juta per meter persegi.
”Menariknya, investasi konstruksi bambu dinilai lebih efisien. Break Even Point (BEP) bangunan bambu hanya sekitar 3 tahun, jauh lebih cepat dibanding konstruksi beton yang membutuhkan 6–7 tahun,” ungkapnya.
Untuk menjawab tantangan keterbatasan SDM dan bahan baku berkualitas, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu (AKB) sebagai program pelatihan berbasis kompetensi.
Program ini berfokus pada pengolahan bambu pada sisi hulu, pengolahan pascapanen sehingga bambu siap digunakan industri.
Inisiasi AKB telah dilaksanakan pada tahun 2025 di Bali dengan menerapkan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori, serta akan diarahkan menghasilkan SDM bambu bersertifikat kompetensi.
