Ditegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengembalikan peran negara dalam menata pasar dan menolak menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas.
“Pak Prabowo ingin menempatkan kembali peran negara untuk mengatur pasar, supaya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas tetapi juga diatur kembali oleh negara supaya menjadi lebih adil dan merata,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Deva Rahman menegaskan bahwa lembaganya telah menyalurkan pembiayaan besar untuk mendukung koperasi syariah, termasuk Kopontren. Dari tahun 2020 hingga Oktober 2025, total dana bergulir mencapai Rp4,5 triliun.
“LPDB Koperasi dalam bidang pemberdayaan dan penyaluran skim simpanan dari tahun 2020 sampai akhir Oktober 2025 telah menggulirkan sebanyak Rp4,5 triliun dengan penyaluran skim simpan pinjam sebesar Rp3,2 triliun dan sektor riil sebesar Rp1,3 triliun,” ujarnya.
Ia menekankan, penguatan ekonomi pesantren melalui sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) bukan sekadar program, melainkan strategi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat.
Menurutnya, pesantren sejak masa perjuangan sudah berperan penting dalam memajukan ekonomi masyarakat.
Deva menyebut, LPDB juga memberikan pemahaman regulasi koperasi, prasyarat pembiayaan, serta model bisnis yang relevan dan produktif bagi pesantren. Hal ini diharapkan meningkatkan kapasitas manajemen koperasi secara modern.
“Penyelenggaraan sosialisasi Bimtek pada hari ini bukan saja silaturahmi tapi peningkatan kapasitas pondok pesantren dalam pembentukan koperasi, memberikan pemahaman mengenai regulasi dan prasyaratan pembiayaan LPDB,” kata Deva.***
