Pemda Kuningan dan Warga Saling Klaim Tanah 420 Meter di Desa Cisantana

TERASJABAR.ID- KUNINGAN.- Status tanah milik yang digunakan jalan menuju Objek Wisata Botanika atau bekas Gedung Rehabilitasi Narkoba di Blok Sukamanah Desa Cisantana, Kuningan, hingga saat ini belum ada kejelasan.

Menurut Tono Kartono selaku kuasa hukum, bahwa tanah selebar 5 meter dan panjang 420 meter tersebut merupakan tanah pribadi. Sejak Tahun 2006, tanah itu dibangun jalan oleh pemda, hingga saat ini belum ada kejelasan.

Tono mengungkapkan, tanah ini awalnya milik Kusmadio, lalu Tahun 2022 beralih sertifikat atas nama Irene Lee, warga Cirebon. Waktu itu, pemda diperbolehkan bangun jalan, karena untuk sosial layanan Panti Rehabilitasi Narkoba. Tapi Panti Rehabilitasi Narkoba sudah pindah lokasi.

Terpisah, Juju Junaedi, Direktur Panti Rehabilitasi Narkoba Kuningan, saat dikonfirmasi membenarkan kepemilikan lahan tersebut semula milik Kusmadio lalu beralih kepemilikan kepada Irene Lee warga Cirebon. Bahkan ihwal status lahan milik Irene itu pernah diajukan ke BPKAD Kuningan setahun yang lalu tapi hingga kini belum ada kejelasan. Pihak pemilik, menuntut pemda mengakui legalitas tanah sepanjang 420 meter itu milik pribadi, bukan milik pemda.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuningan, Dr HA Taufik Rochman, saat dikonfirmasi, mengakui bahwa Pemkab tidak memiliki sertifikat tanah itu. Hanya diketahui dalam risalah, tanah itu termasuk kawasan Blok Erpah, masuk dalam aset negara. Maka, pembangunan jalan raya dilakukan menuju Gedung Rehabilitasi Narkoba ketika itu sebagai pembangunan failitas umum.

“Jalan dibangun Tahun 2013, tapi mendadak ada sertifikat tanah atas nama Irene Lee terbit Tahun 2022.

Masalah ini sebenarnya sudah mempertemukan semua pihak. Termasuk Irene Lee hingga BPN. Semua harus dirunut risalah tanah yang ditudingkan pihak Irene Lee diserobot oleh Pemkab Kuningan sepanjang 420 meter, lebar 5 meter itu.

Sebenarnya sejak pembangunan jalan raya Tahun 2013 hingga sebelum terbitnya sertifikat sebagai pengakuan atas tanah yang dipakai fasum jalan raya tersebut Tahun 2022, tidak pernah ada masalah, karena diketahui itu tanah milik negara.