TERASJABAR.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi nasional.
Ia menyoroti masih lemahnya daya saing Indonesia dibanding sejumlah negara di kawasan seperti Vietnam, Thailand, Singapura, hingga Malaysia yang tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor sebagai lokasi investasi daripada Indonesia.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking guna menyelesaikan masalah investasi yang menghambat aktivitas perekonomian.
Kelompok kerja ini disiapkan sebagai kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala nyata di lapangan, yang akan diselesaikan melalui sidang debottlenecking secara berkala.
“Di situ, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ungkap Menkeu dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta.
Menkeu menyampaikan keyakinannya bahwa pendekatan berbasis lapangan akan mempercepat perbaikan ekosistem investasi.
Keyakinan tersebut didasari pengalaman penyelesaian 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada periode 2016–2019.
Melalui mekanisme baru ini, pemerintah menekankan bahwa reformasi regulasi akan disusun berdasarkan realitas lapangan, bukan sebaliknya.
