TERAS KABAR – Dua tokoh yang satu dekade lalu sama-sama menghadapi Setya Novanto, terdakwa korupsi e-KTP yang ketika itu dianggap kebal hukum, reuni di Universitas Harkat Negeri. Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo dan Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said sampai pada kesimpulan yang sama: capaian reformasi 1998 sedang mengalami kemunduran serius.
Sudirman Said menyebut Indonesia hari ini berada di era kegelapan dari sisi tata kelola, dan menempatkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai periode terburuk. “Rusak strukturnya, rusak orangnya, dan rusak kulturnya,” ujarnya, Rabu (25/6/2026), menggambarkan kondisi institusi kenegaraan yang menurutnya ditinggalkan dalam keadaan rapuh.
Menurut Sudirman, bangsa ini tengah mengalami tiga defisit sekaligus: defisit moralitas dan etika bernegara, defisit intelektual, dan defisit spiritual. Akar persoalannya, kata dia, ada pada kepemimpinan nasional yang tidak menyadari perannya sebagai teladan dan tidak memikul tanggung jawab atas kelangsungan hidup bernegara. Ia merujuk pada buku Marcus Mietzner, Ruling Indonesia, yang menempatkan kepemimpinan sebagai sumber kerusakan tata kelola. Karena yang membuat kerusakan adalah para pemimpin, kata Sudirman, perbaikannya pun harus dimulai dari aspek kepemimpinan. Ia menawarkan tiga model yang menurutnya dibutuhkan Indonesia: kepemimpinan institusional, kepemimpinan kolektif, dan kepemimpinan intrinsik.
Agus Rahardjo membuka diskusi dengan pertanyaan mengapa hasil reformasi 1998 justru mundur, padahal periode itu melahirkan sederet perbaikan tata kelola. Ia menyebut pendirian KPK, PPATK, Lembaga Penjamin Simpanan, hingga Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi sebagai capaian yang seharusnya menjadi fondasi.
“Kehancuran tata kelola bermula dari kepemimpinan yang mengabaikan integritas. Dewasa ini seakan tidak ada lagi yang memperhatikan Tap MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Nepotisme terjadi di mana-mana, korupsi di semua lapis dan sektor. Harus ada gerakan untuk mengembalikan hasil-hasil reformasi, dan masyarakat sipil serta dunia akademik harus bergerak,” kata Agus.
Agus juga menyinggung kemerosotan posisi Indonesia di Indeks Persepsi Korupsi yang bertahun-tahun tertahan di angka 34, jauh tertinggal dari Singapura (84), Brunei (sekitar 65), dan Malaysia (51), bahkan dilampaui Timor Leste. Ia menilai revisi Undang-Undang KPK, yang menempatkan lembaga itu di bawah presiden dan menghapus independensinya, sebagai salah satu pemicu penurunan tersebut.
Reuni keduanya membawa pesan yang lekat dengan sejarah perkara itu. Dari pengalaman menghadapi sosok yang dulu dianggap tak tersentuh seperti Setya Novanto, Sudirman menarik satu kesimpulan. “Masih ingat yang menabrak tiang listrik itu? There is no such thing yang disebut untouchable. Semua orang bisa disentuh kalau kita mau.” kata Sudirman.
Sudirman menambahkan tidak percaya pada kejahatan yang sempurna, juga tidak percaya pada Godfather. “Yang saya percaya adalah God betulan. Politik itu naik turun, tapi keluhuran akan lestari selamanya,” tegas Sudirman.
Meski menyampaikan kritik tajam, Sudirman menutup dengan optimis. Dalam perspektif jangka panjang, kata dia, bangsa ini sebenarnya terus naik kelas. Ia menunjuk rangkaian Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, peristiwa 1966, dan Reformasi 1998 sebagai bukti bahwa Indonesia berulang kali mampu mengoreksi keadaannya sendiri.
Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ini kembali menawarkan jalan keluar berupa tiga model kepemimpinan yang menurutnya dibutuhkan Indonesia saat ini: kepemimpinan institusional yang menempatkan aturan di atas selera kekuasaan, kepemimpinan kolektif yang membagi tanggung jawab dan mencegah pemusatan kuasa, serta kepemimpinan intrinsik yang berpijak pada nilai dan integritas. Sejarah, kata dia, membuktikan tiga model kepemimpinan inilah yang mampu membawa suatu bangsa keluar dari krisis.***
