Sudirman Said: Kebijakan Energi Indonesia Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek

TERAS JABARB- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014-2016 Sudirman Said menilai akar persoalan ketahanan energi Indonesia bukan semata terletak pada gejolak harga minyak dunia, melainkan pada pola pikir jangka pendek yang menahun dalam pengambilan kebijakan.

"Tekanan pada energy security kita terus terjadi karena tiga aspek fundamental. Yang pertama dan paling mendasar: short-termism," ujar Sudirman dalam diskusi di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2026).

Dua aspek lainnya, kata Sudirman yang kini menjabat Rektor Universitas Harkat Negeri, adalah politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan serta praktik konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha. Ia tidak menyebut kasus atau nama tertentu.

"Akibat dari tiga hal di atas, kita selalu gagal dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang seperti eksplorasi migas, transisi energi, tata kelola pasokan minyak. Semuanya seret," katanya.

Sudirman mencontohkan inkonsistensi kebijakan transisi energi yang polanya, menurut dia, sama dari dekade ke dekade. Wacana peralihan ke energi baru terbarukan hanya mengemuka saat harga minyak melambung. Begitu pasar kembali stabil, urgensinya hilang.

"Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita lupa dan kembali pada business as usual," kata Sudirman.

Pernyataan itu disampaikan di tengah krisis pasokan akibat konflik Timur Tengah yang oleh Badan Energi Internasional (IEA) disebut sebagai gangguan terbesar sepanjang sejarah pasar minyak global. Sudirman menyebut konflik itu membawa ketidakpastian besar bagi pasokan minyak dunia, termasuk ke Indonesia, menyangkut harga, ketersediaan suplai, dan jalur logistik secara bersamaan.

"Ketahanan energi kita dalam risiko besar, karena ketergantungan impor yang sangat tinggi," ujarnya.

Dikerahui konsumsi BBM nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari. Produksi dalam negeri hanya 600-610 ribu barel per hari. Selisihnya sekitar satu juta barel per hari seluruhnya ditutup melalui impor.

Sudirman menambahkan, besarnya volume impor itu berdampak langsung pada nilai tukar.

"Besarnya impor dan kenaikan harga akan menekan kurs rupiah, karena untuk impor kita harus belanja valas sehari senilai 100 juta dollar AS, itu angka minimalnya," kata Sudirman.

Data BPS mencatat total impor migas 2025 senilai 32,77 miliar dollar AS, atau rata-rata sekitar 89,8 juta dollar AS per hari. Pada harga Brent yang bertahan di kisaran 111 dollar AS per barel, belanja harian itu melampaui 100 juta dollar AS. Pada 29 April 2026, rupiah merosot ke Rp 17.326 per dolar AS rekor terendah sepanjang masa.

Sudirman menilai semua tekanan itu sebetulnya bisa diantisipasi jauh sebelumnya. Tetapi karena kebijakan energi selalu dikelola dengan cakrawala pendek, setiap krisis datang Indonesia selalu tidak siap. Sudirman Said: Konflik Kepentingan Jadi Akar Masalah Lemahnya Ketahanan Energi Nasional

Jakarta — Harga minyak boleh naik turun, selat Hormuz bisa ditutup lalu dibuka lagi. Tetapi menurut Menteri ESDM 2014-2016 Sudirman Said ada tiga masalah yang tidak pernah berubah di balik rapuhnya ketahanan energi Indonesia.

"Tekanan pada energy security kita terus terjadi karena tiga aspek fundamental. Pertama, pola pikir jangka pendek alias short-termism. Kedua, politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan. Ketiga, praktik conflict of interest antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha." terang Sudirman Said dalam diskusi di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2026).

Rektor Universitas Harkat Negeri itu menegaskan bahwa ketiga masalah itu telah menciptakan kegagalan sistemik yang berulang dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

"Akibat dari tiga hal di atas, kita selalu gagal dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang. Eksplorasi migas, transisi energi, tata kelola pasokan minyak. Semuanya mangkrak," katanya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah krisis pasokan minyak global akibat konflik Timur Tengah yang oleh Badan Energi Internasional (IEA) disebut sebagai gangguan terbesar sepanjang sejarah pasar energi. Namun bagi Sudirman, krisis eksternal hanya memperlihatkan kelemahan yang sudah lama ada.

Indonesia mengonsumsi 1,6 juta barel BBM per hari, tetapi hanya mampu memproduksi 600-610 ribu barel. Separuh kebutuhan nasional bergantung pada impor. Untuk membiayainya, negara harus membelanjakan valuta asing minimal 100 juta dollar AS setiap hari. Pada 29 April 2026, tekanan itu mendorong rupiah ke rekor terendah sepanjang masa: Rp 17.326 per dolar AS. Sudirman menilai semua itu bisa diantisipasi jika tata kelola energi nasional tidak digerogoti oleh kepentingan jangka pendek. Ia mencontohkan bagaimana wacana transisi energi di Indonesia selalu mengikuti siklus harga minyak, bukan visi strategis.

"Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita lupa dan kembali pada business as usual," ujarnya.

Pola itu, menurut Sudirman, adalah bukti paling nyata dari dominasi pola pikir jangka pendek dalam pengambilan kebijakan energi. Selama produksi tidak meningkat dan transisi energi hanya menjadi slogan musiman, Indonesia akan terus terperangkap dalam jebakan yang sama.

"Pertanyaan yang harus kita jawab bukan bagaimana bertahan melewati krisis ini. Pertanyaannya: mengapa kita selalu tidak siap ketika krisis datang?", pungkas Sudirman.