TERASJABAR.ID – Kondisi ekonomi yang masih dibayangi ketidakpastian global serta menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dinilai berpotensi memberikan tekanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna, mengatakan pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan anggaran agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi yang berkembang.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap prioritas penggunaan APBD sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini.
“Penyesuaian anggaran perlu dilakukan agar pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk mengantisipasi dampak kondisi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, sektor kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga,” ujarnya.
Aries menilai menjaga daya beli masyarakat menjadi salah satu tantangan utama yang harus mendapat perhatian serius. Karena itu, langkah pengendalian harga kebutuhan pokok dinilai penting untuk mencegah beban masyarakat semakin berat.
Ia menjelaskan, gejolak harga bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Menurutnya, berbagai upaya stabilisasi harga perlu dipersiapkan sejak dini. Salah satunya melalui operasi pasar yang dapat menjadi solusi jangka pendek ketika terjadi lonjakan harga di lapangan.
“Operasi pasar memang bukan solusi permanen, tetapi dapat membantu masyarakat ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan. Langkah-langkah antisipatif seperti ini perlu dipersiapkan lebih awal,” katanya.
Aries menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa kelompok tersebut biasanya menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi perlambatan ekonomi maupun kenaikan harga barang.
“Kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan harus tetap dapat diakses masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kelompok rentan tidak semakin terbebani akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu,” tuturnya.
Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan keluarga dan tidak mengabaikan berbagai perkembangan ekonomi yang terjadi.
“Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengatur pengeluaran secara bijak. Harapannya kondisi ekonomi tetap stabil, namun berbagai potensi risiko harus diantisipasi sejak sekarang,” pungkasnya.(*)
