Caretaker Kadin Jabar Ajak Pengurus yang Salah Jalan Kembali Bergabung

TERASJABAR.ID - Anggota Dewan Pengurus Caretaker Kadin Jabar Dedi Sukardan menyesalkan adanya mantan Ketua Kadin Kabupaten yang melakukan aksi dengan mendatangi berbagai instansi dan Lembaga Negara.

Dalam aksinya, mereka cenderung menyampaikan pernyataan yang mengarah pada pencemaran nama baik Ketua Kadin Jabar. Oleh karena itu, menurut Dedi, para pembuat aksi patut diluruskan bahwasannya Kadin memiliki perangkat ketentuan sebagmana diatur dalsm AD-ART yang disahkan UU dan PO yang harus dijadikan landasan berorganisasi.

Memang, setelah adanya Munaslub Kadin Indonesia ada beberapa Ketua Kadin Kota/Kab yang terjebak dan berkelompok melakukan langkah-langkah inkonstitusional organisasi, dan Dedi menyayangkan mereka menyerang Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie dan mengekspose ke berbagai media termasuk melakukan penggalangan dan langkah konstruktif yang merusak citra Kadin.

Dewan Pengurus Kadin Sementara/Caretaker yang di tunjuk berdasarkan SK Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie yang terdiri dari pengurus Kadin Indonesia ditambah personal Jabar yang mewakili mantan Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan Kadin Jabar juga dianggapnya tidak legal bahkan secaea bersama sama ikut serta menduduki Gedung Kadin dengan cara di luar aturan dan kepantasan

Upaya Dewan Pengurus Caretaker Kadin Jabar sesuai dengan amanat yang diemban, telah melakukan langkah-langkah persuasif termasuk mengundang dalam beberapa kali pertemuan resmi.

Sementara itu, ujar Dedi, mayoritas yang lain hadir, tapi ada beberapa yang terang-terangan melakukan pembangkangan dan menyatakan ke berbagai pihak untuk mendiskreditkan keberadaan Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua Caretaker Kadin Jabar.

Menurut Dedi, akibat dari itu mereka terframing dalam pemahaman sendiri yang salah tentang keberadaan Kadin Indonesia dan Kadin Jabar.

Atas dasar pelanggaran tersebut lanjut Dedi, setelah sebelumnya diberi teguran peringatan sesuai dengan ketentuan akhirnya telah diberhentikan.

Mereka yang telah diberhentikan adalah Ketua Kadin Kab-Kota, spt Kota Bogor, Kab Karawang, KBB, Cimahi . Untuk mengisi kekosongan telah dibentuk Kepengurusan Karetaker yang selanjutnya melaksanakan Mukot/kab dan telah memilih dan membentuk kepengurusan baru.

Khusus Kadin Kota Bandung, kata Dedi, pihaknya telah memberhentikan Ketuanya dan sesuai aturan organisasi telah diangkat Wakil Ketua OKK sbg Ketua Pjs utk menjalankan fungsi Kadin Kota Bdg.

Dedi mengatakan bahwa pjs ketua Kadin Kota Bandung diminta melakukan rapat pleno bersama seluruh pengurus, Wantim dan Wanhat.

Dari penuturan mereka yang datang ke sekretariat sementara kadin Jabar, sebelumnya mereka mengakui mis-informasi sehingga memiliki pemahaman yang salah sebagai akibat dari framing yang menyesatkan. "Setelah mengerti dan memahami akhirnya mereka menyatakan bergabung dan akan mengikuti Muprov yg resmi sbgmana diatur dlm AD-ART dan PO Kadin," kata Dedi.

Pada akhirnya, Dedi bersyukur dan menyambut kembali bergabungnya mereka, untuk kembali dalam kebersamaan Kadin Jabar yang lebih baik kedepan.

"Bagi rekan² yang tetap dalam pemahaman yang salah, mudah mudahan sekarang memiliki pemahaman yang utuh dan benar, untuk Kadin Jabar," tambahnya

Dedi memperingatkan bagi rekan rekan yang sudah diberi sanksi organisasi, sepatutnya menghentikan langkah yang tidak semestinya, karenq bisa saja selain telah diberhentikan sebagai Ketua, bisa terancam dicabut dari Keanggotaan Kadin sebagai mana diatur dalam AdmD-ART Kadin. ***