TERASJABAR.ID – Sejumlah aktivis dari Jawa Barat mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta pada Selasa 9 Desember 2025.
Kedatangan mereka untuk mendesak KPK agar mengusut kasus Dana Bagi Hasil Pajak Purwakarta pada tahun 2016 hingga 2018 dimana saat itu Bupati Purwakarta dijabat oleh Dedi Mulyadi, yang saat ini menjabat sebagai Gubermur Jawa Barat.
Dalam orasinya perwakilan massa Dodi Permana meminta KPK tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi utamanya di wilayah di Jawa Barat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengaduan dari Komunitas Madani Purwakarta (KMP) beserta sejumlah Aktivis di Jabar yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi atas penundaan dan pengalihan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta senilai Rp 71,7 miliar untuk Tahun Anggaran 2016–2018.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang dikutip dari tayangan tiktoknya membantah tuduhan itu. Dia mengataksn bahwa dana DBHP sudah digunakan untuk pembangunan. Agar kasus ini tidak dipolitisasi, beberapa waktu lalu, dia mendatangi Kejari Purwakarta untuk meminta kasus DBHP ditelaah Kejari Purwakarta.
