TERASJABAR.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, serikat buruh, serta partai politik di Istana Negara, Jakarta.
Dalam forum yang berlangsung sejak sore hingga malam, para undangan diberi kesempatan menyampaikan langsung kritik, aspirasi, dan masukan kepada kepala negara.
Isu-isu yang diangkat antara lain soal sikap arogan sebagian pejabat, pentingnya membuka ruang demokrasi dan aspirasi publik, gaya hidup hedon pejabat dan anggota DPR, kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan rakyat, hingga desakan percepatan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menekankan bahwa RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan karena menjadi tuntutan masyarakat, khususnya kaum buruh.
Menurutnya, Presiden berjanji mendorong DPR, melalui Ketua DPR Puan Maharani, untuk segera membahas kedua RUU tersebut.
BACA JUGA: Kerusuhan Demonstrasi Jakarta: 1.240 Orang Ditangkap, Puluhan Korban Ditangani Pemda
“Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi Gani, seperti ditulis Antara pada Selasa, 2 September 2025.
Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan pentingnya menjaga ruang aksi demonstrasi sebagai sarana kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan masyarakat kecil dalam menyampaikan aspirasi, terutama ketika jalur formal dinilai lambat merespons.
Ia menambahkan, aksi unjuk rasa harus tetap berjalan sesuai konstitusi dan tanpa kekerasan, dan hal itu disetujui Presiden.
Pertemuan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh perwakilan tokoh lintas agama, menandai suasana dialog dan silaturahmi.-***
