Fraksi NasDem Dorong Layanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu di Kota Bandung

TERASJABAR.ID - Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Bandung menyoroti pentingnya pembenahan sistem kesejahteraan sosial dalam pandangan umumnya terhadap usulan Raperda dari Propemperda Tahun 2025 Tahap II.

Ketua Fraksi NasDem, Rendiana Awangga, menilai perubahan kedua atas Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola sosial di Kota Bandung.

“Revisi ini bukan sekadar penyempurnaan aturan, tapi momentum untuk memastikan setiap warga—terutama kelompok rentan—mendapat perlindungan dan pelayanan sosial yang layak,” ujar Rendiana.

Dalam draf perubahan tersebut, Fraksi NasDem mengapresiasi sejumlah poin penting, antara lain perluasan sasaran pelayanan bagi 26 kategori kelompok rentan seperti korban perdagangan orang, korban eksploitasi, masyarakat adat terpencil, hingga warga terdampak bencana.

Selain itu, NasDem menyoroti penguatan kewenangan Wali Kota dalam menetapkan kebijakan lintas sektor, mengelola perlindungan sosial terpadu, hingga pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Fraksi juga menilai penting adanya skema pembiayaan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar program sosial bisa berjalan berkelanjutan.

Dorongan Digitalisasi dan Transparansi

Fraksi NasDem mendorong penerapan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu, yang dinilai mampu memangkas birokrasi, mempercepat penanganan kasus sosial, serta memperkuat koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).

“Digitalisasi layanan dan sistem pelaporan harus menjadi prioritas. Ini akan memudahkan lembaga sosial, sekaligus memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana,” tambah Rendiana.

Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penertiban pengumpulan sumbangan dan kewajiban pendaftaran lembaga sosial untuk mencegah penyalahgunaan donasi serta menjaga kepercayaan publik.

Tantangan dan Rekomendasi

NasDem mencatat sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Bandung, mulai dari tingginya kasus sosial, keterbatasan tenaga pekerja sosial bersertifikat, hingga belum optimalnya koordinasi antar-OPD dan basis data terpadu.

Untuk itu, Fraksi NasDem memberikan lima rekomendasi strategis:

1. Penguatan kapasitas SDM pekerja sosial melalui pelatihan, sertifikasi, dan insentif memadai. 2. Optimalisasi layanan satu pintu agar lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. 3. Digitalisasi data dan layanan dengan sistem informasi terpadu yang aman dan tepat sasaran 4. Kolaborasi multipihak dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi. 5. Transparansi publik melalui pelaporan berkala penggunaan anggaran dan capaian program.

Fraksi Perda ini harus menjadi instrumen hidup, bukan hanya dokumen administratif. Implementasinya harus nyata dirasakan masyarakat.

Dengan langkah tersebut, Fraksi NasDem berharap perubahan Perda ini mampu memperkuat sistem perlindungan sosial di Kota Bandung serta menciptakan tata kelola kesejahteraan yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dukung Penguatan Raperda Ketertiban Umum di Kota Bandung

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem memberikan perhatian serius terhadap Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

Fraksi NasDem, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang telah menginisiasi penyusunan Raperda tersebut dengan mengedepankan asas kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat.

“Raperda ini bukan sekadar upaya menertibkan aktivitas warga, tapi juga untuk menjaga kualitas hidup, menciptakan rasa aman di ruang publik, dan memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika perkotaan,” ujar Awangga.

Fraksi NasDem menilai, Raperda ini memiliki urgensi tinggi mengingat tingginya mobilitas dan aktivitas ekonomi di Kota Bandung yang kerap menimbulkan potensi gangguan ketertiban, seperti kemacetan, kebisingan, penempatan PKL yang tidak tertata, serta penggunaan ruang publik tanpa izin.

Selain itu, regulasi ini juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional serta menghadapi tantangan baru, termasuk potensi konflik sosial dan penyalahgunaan teknologi.

Tantangan dan Inovasi Pengawasan

Dalam pandangannya, Fraksi NasDem mencatat masih banyak pelanggaran ketertiban umum yang terjadi akibat kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan warga. Di sisi lain, jumlah personel Satpol PP dan Linmas masih belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas masalah di lapangan.

NasDem juga menyoroti perlunya integrasi program ketertiban umum dengan perencanaan pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital seperti kamera pengawas (CCTV), aplikasi pengaduan warga, dan media sosial resmi untuk mempercepat respon pengawasan.

“Kemitraan strategis dengan komunitas lokal dan dunia usaha juga penting untuk memperkuat pengamanan kawasan publik dan kegiatan masyarakat"

Dalam analisisnya, Fraksi NasDem menyoroti beberapa poin penting dalam Raperda ini, antara lain:

1. Ketentuan Umum dan Asas Penyelenggaraan – memberikan definisi dan prinsip yang jelas agar tidak multitafsir. 2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum – mengatur kewajiban dan larangan warga, seperti menjaga fasilitas umum, tidak membuang sampah sembarangan, serta mengurus izin kegiatan publik. 3. Perlindungan Masyarakat – memperkuat peran Linmas dalam pencegahan bencana, pengamanan kegiatan, dan dukungan terhadap pemerintah daerah. 4. Penegakan Hukum dan Sanksi – menegaskan pelaksanaan sanksi administratif yang adil dan konsisten.