GERUDUG KADIN PUSAT
Sudah hampir setahun sejak 15 Oktober 2024, kepengurusan Kadin Jabar belum terbentuk. Sejumlah Kadinda dan para senior Kadin Jabar berharap bahwa pengurus Kadin Jabar harus terbentuk sesuai dengan peraturan organisasi dan AD/ART. Tarik ulur antara dua kelompok terus berlanjut sampai sekarang.
Terakhir tanggal 17 September lalu, belasan pengurus Kadin daerah dan sejumlah ALB mendatangi Kantor Kadin Pusat di Jakarta. Kedatangan mereka untuk memprotes Muprov Kadin Jabar di Karawang yang rencananya akan dilaksanakan 18 September 2025.
Para Ketua Kadin daerah dan ALB itu menganggap rencana Muprov Kadin Jabar di Karawang dilakukan tidak transfaran dan diam-diam. Oleh karena itu, para ketua Kadin yang tidak diberitahu meminta agar Kadin Indonesia khususnya caretaker Kadin Jabar membatalkan rencana itu dan melakukan rencana ulang.
Dalam pertemuan itu telah diambil keputusan yang tertuang dalam sebuah surat di mana Kadin Indonesia bersedia menunda dan disepakati bahwa Muprov akan dilaksanakan 14 hari setelah tanggal disepakati. Berarti, jika dihitung dari tanggal 17 September maka 14 hari ke depan adalah tanggal 1 Oktober 2025.
BUTUH PEMERSATU DAN NETRAL
Agar Kadin Jabar bisa adem, tentrem, dibutuhkan sosok calon ketua yang mampu mempersatukan seluruh komponen Kadin mulai dari para senior, pengurus Kadin kota/kabupaten, Anggota Luar Biasa (ALB). Orang tersebut harus diambil dari orang netral sehingga bisa diterima semua pihak.
Jika tetap dipaksanakan orang lama yang sudah dianggap bermasalah oleh sebagian insan Kadin Jabar, maka persatuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Apalagi gabungan pengusaha sunda beberapa waktu lalu secara tegas menolak Almer Faiq memimpin Kadin Jabar karena dianggap sudah melabrak aturan. Sejumlah pengurus Kadin daerah juga mengungkapkan hal sama karena berbagai alasan yang ujungnya mengacu pada AD/ART organisasi.
Dengan demikian, sebagai solusi yang jitu tidak ada Langkah lain, harus mengedepankan sosok calon ketua Kadin yang jauh dari hiruk pikuk masalah. Artinya sosok yang bisa menjadi pemersatu yang netral dan memiliki rekam jejak yang baik. Pengurus Kadin Pusat terutama yang ditugasi khusus menangani Jawa Barat mau tidak mau harus menampung aspirasi dari berbagai pihak yang bersengketa. Mencari jalan keluar yang terbaik, dengan cara mengabaikan desakan pihak pihak tertentu yang menginginkan agar orang yang dianggap bermasalah dipaksanakan duduk jadi Ketua Umum.
Sejatinya Kadin Jabar adalah organisasi penampung para pengusaha di Jabar. Kadin Jabar sebagai mitra pemerintah harus segera mempersatukan diri agar focus terhadap kemajuan perekonomian di Jawa Barat. ***
