Gubernur Jawa Barat menegaskan, penyelarasan data lahan antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi langkah utama untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.
Proses verifikasi Lahan Baku Sawah ditargetkan selesai dalam dua minggu sebagai dasar revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat.
“Dengan keterlibatan Apindo, Saya berharap pengusaha paham bahwa saat ini sedang dalam penyelesaian sehingga Pengusaha jangan terlalu resah,” ujar Dedi.
Kebijakan ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pangan dan penciptaan lapangan kerja.
“Kami juga memohon dukungan responsif dari para Bupati dan Wali Kota supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut, sehingga kondusivitas dunia usaha tetap terjaga dan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja,” ujar Ning.***
Sumber: Pemprov Jabar
