TERASJABAR.UD – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Kuningan, HMI, GMNI, PMII, IMM, KAMMI, BEM STAIKU, BEM UNISA dan Permahi, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Jl. RE Martadinata Ancaran, Kuningan, Rabu (17/6/2026) pukul 10.00-13.00 WIB.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dan damai dihadapi Ketua DPRD Nuzulrachdy didampingi sejumlah anggota komisi DPRD, juga Kapolres AKBP Ali Akbar, sementara di luar gedung dipantau dan dijaga ketat puluhan anggota kepolisian, Kodim 0615 Kuningan, Satpol PP dan Dishub.
Koordibator lapangan (Korlap) Ihab Sihabudin dalam orasinya menegaskan, tiga isu utama, yaitu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, kinerja pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah.
Mereka membawa spanduk yang menegaskan aspirasi kepada pemerintah daerah maupun pusat, seraya meneriakan yel-yel Hidup Mahasiswa.
Kenaikan harga BBM yang terjadi tegas Sihabudin, akhir-akhir ini terasa sangat memberatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga biaya operasional usaha kecil, papar dis.
“Kenaikan harga BBM ini tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Rakyat merasa terbebani, sementara solusi dan langkah peredaman inflasi belum terasa nyata. Kami meminta pemerintah pusat dan daerah segera mengevaluasi kebijakan ini serta memberikan perlindungan yang jelas bagi masyarakat,” tegasnya.
Mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah. Mereka mempertanyakan ketersediaan dapur pelayanan, kualitas gizi, kebersihan pengolahan, serta pemerataan penyaluran makanan ke sekolah-sekolah di wilayah Kuningan.
“Program MBG ini mulia tujuannya, namun sangat disesalkan di lapangan masih banyak temuan bermasalah. Apakah dapur pengolahannya sudah memenuhi standar kesehatan? Apakah gizi dan porsinya sesuai janji? Kami ingin DPRD mengawasi secara ketat agar program ini tidak menjadi sekadar simbol, tapi benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kita,” ujarnya.
Sementara itu, terkait keberadaan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan, manfaat yang dirasakan warga, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan.
“KDMP dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun kenyataannya masih banyak yang belum merasakan manfaat nyata. Kami minta DPRD melakukan pengawasan mendalam, memeriksa aliran dana, dan memastikan koperasi ini dikelola secara profesional serta bebas dari korupsi,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Nuzulrachdy, menyatakan siap menampung dan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. Kekhawatiran mahasiswa terkait BBM ini, kami akan sampaikan hasil aspirasi ini ke tingkat provinsi dan pusat. Untuk program MBG, DPRD melalui komisi terkait akan segera melakukan peninjauan langsung ke dapur pengolahan dan sekolah-sekolah untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Sementara soal KDMP, kami akan minta penjelasan rinci dari dinas terkait serta mengawasi pengelolaannya agar sesuai aturan dan bermanfaat bagi warga,” ujar Bung Zul sapaan akrab Ketua DPRD.
Terima kasih atas pengawasan para mahasiswa. Ini menjadi pengingat agar kami bekerja lebih transparan dan bertanggung jawab. Jika ada dugaan kepemilikan dapur MBG oleh oknum pejabat atau anggota dewan, silakan laporkan buktinya agar dapat kami proses secara hukum dan aturan yang berlaku, tegas Bung Zul.(*)
