TERASJABAR.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum mencerminkan keadilan sosial.
Pasalnya, distribusi program dinilai lebih banyak menjangkau wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang justru memiliki tingkat kemiskinan dan stunting tinggi belum menjadi prioritas utama.
Hal tersebut disampaikan Edy dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia mengapresiasi capaian angka pelaksanaan MBG, mulai dari peningkatan jumlah dapur hingga tingginya tingkat kepuasan penerima manfaat.
“Jumlah dapur meningkat drastis dari target awal sekitar 5.000 menjadi 19.000. Minat masyarakat juga tinggi, penerima manfaat senang, indeks kualitas perencanaan mencapai 97,8 dan kepuasan 99. Itu semua patut diapresiasi,” kata Edy, seperti ditulis Parlementaria pada Selasa, 20 Januari 2026.
Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari sisi administratif dan kuantitas semata.
Edy menegaskan bahwa MBG seharusnya menjadi instrumen negara untuk mengatasi persoalan mendasar seperti kemiskinan dan stunting, terutama di wilayah 3T. Ia mengingatkan bahwa stunting merupakan ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
Berdasarkan data nasional, prevalensi stunting masih tinggi, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil yang memiliki keterbatasan akses pangan dan layanan kesehatan.
Namun, hingga kini, masyarakat 3T lebih banyak melihat pelaksanaan MBG di kota-kota melalui media sosial.
Edy mendorong BGN agar mempercepat perluasan MBG ke daerah 3T melalui regulasi yang jelas, tata kelola yang kuat, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, anggaran bukan kendala utama, melainkan komitmen untuk memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan.
Jika wilayah 3T terus terabaikan, Edy menilai tujuan utama MBG untuk menurunkan stunting dan mewujudkan keadilan sosial tidak akan tercapai.-***
