TERASJABAR.ID – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, menekankan pentingnya penguatan kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) guna memperbaiki tata kelola sumber daya alam, terutama sektor sawit dan pertambangan di kawasan hutan.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI di Samarinda bersama perwakilan Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan BPKP, Kamis (7/5/2026).
Hanif menilai Satgas PKH telah menunjukkan hasil positif, khususnya dalam penertiban kawasan hutan yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara.
Namun, ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih perlu dibenahi, seperti belum optimalnya penarikan denda atas pelanggaran serta kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya disetorkan ke negara.
Ia juga mengungkapkan masih adanya persoalan tumpang tindih data dan perizinan antarinstansi yang menghambat efektivitas penertiban kawasan hutan.
Karena itu, Hanif mendorong percepatan implementasi kebijakan One Map Policy agar data perizinan lebih terintegrasi dan akurat.
Selain itu, ia meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan tepat sasaran, terutama terhadap praktik penyalahgunaan nama masyarakat atau koperasi demi menghindari tanggung jawab korporasi.
Hanif turut menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha demi memperbaiki tata kelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Komisi XI DPR juga menyoroti kondisi fiskal Kalimantan Timur yang menunjukkan peningkatan belanja daerah di tengah menurunnya penerimaan.
Karena itu, pengawasan dan pendampingan pemerintah pusat dinilai perlu diperkuat agar kualitas belanja daerah lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.-***
