TERASJABAR.ID – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd. Dicky Chandranegara, bicara tegas soal hukum di sebuah kegiatan halal bihalal DPC PERADI Kota Tasikmalaya di salah satu Rumah Makan di Jalan R. Ikik Wiradikarta, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Sabtu(2/5/2026).
Menurutnya, hukum tidak lahir di ruang kosong. “Hukum itu sebetulnya banyak lahir dari budaya. Buktinya di Cibeureum, banyak produk hukum tentang kepemimpinan, cara menyikapi alam, dan sebagainya,” ujar Dicky.
Tapi ia menyoroti keabaian yang sudah lama terjadi. “Banyak sekali keabaian masyarakat kita terhadap hukum produk budaya ini. Contohnya pembangunan yang tidak melihat kondisi alam. Akibatnya longsor, banjir bandang. Itu karena kita tidak membaca produk hukum yang lahir dari budaya.”
Dicky menilai hukum saat ini masih terus menyesuaikan dengan kondisi. Karena itu, diskusi hukum seperti ini penting digelar. Ia juga mendorong Peradi turun ke bawah.
“Alangkah baiknya Peradi bisa memberi pelajaran wawasan hukum ke kecamatan-kecamatan. Banyak remaja yang belum tahu produk hukum di kita,” katanya.
Persoalan lain, jangkauan hukum belum merata. “Hukum belum sampai ke tiap kelurahan. Baru applied sampai kecamatan. Saya harap Komisi III DPRD Provinsi ada sosialisasi hukum supaya masyarakat tahu batasan yang tidak boleh. Tujuannya untuk meminimalisir kriminalitas,” tegasnya.
Solusinya, kata Dicky, paralegal harus dihidupkan kembali. “Harus ada paralegal. Kami sudah ngobrol dengan Korwil Provinsi. Yang katanya ada program untuk sosialisasi ke tingkat kecamatan. Kami siapkan dukungan, termasuk anggaran dari kecamatan, supaya informasi hukum bisa sampai ke masyarakat.” ucap Diky
Ia menambahkan, masyarakat sering bingung harus minta bantuan hukum ke mana. Karena itu, keberadaan paralegal penting agar warga tahu hak dan kewajibannya.
Meski begitu, Dicky hati-hati soal kewenangan. “Paralegal seharusnya jalan lagi. Kenapa berhenti, secara aturan saya tidak bisa menyampaikan. Itu wilayah pimpinan. Saya tidak berani ambil kebijakan soal hukum,” tutupnya.
